Bupati Muaraenim Ditangkap KPK

Gubernur Sumsel Tunjuk Juarsah Jadi Plh Bupati Muara Enim Gantikan Tugas Ahmad Yani

Ahmad Yani saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus suap proyek jalan di Muaraenim.

Gubernur Sumsel Tunjuk Juarsah Jadi Plh Bupati Muara Enim Gantikan Tugas Ahmad Yani
IKA ANGGRAINI/TRIBUNSUMSEL.COM
Wakil Bupati Muarenim H Juarsah SH 

TRIBUNSUMSEl.COM, PALEMBANG-Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru telah menandatangani surat keputusan penunjukan Wakil Bupati Muaraenim, Juarsah sebagai Pelaksana Harian (PLH) Bupati Muaraenim menggantikan Ahmad Yani.

Ahmad Yani saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus suap proyek jalan di Muaraenim.

Deru menegaskan, Wakil Bupati akan menjalankan tugas pemerintahan namun bukan laiknya tugas Bupati Definitif.

PLH Tidak boleh membuat kebijakan strategis, misal, soal anggaran, membuat kebijakan tentang kepegawaian, tidak boleh mutasi, apalagi memberhentikan orang.

Kronologi Lengkap Korupsi Bupati Muaraenim Ahmad Yani, Dari Kode Uang sampai OTT

"Saya sudah perintahkan Wabup, untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan saja kesehariannya. 1x24 jam sudah saya tanda tangani, Wabup sudah saya panggil, sekarang beliau lagi paripurna."

"Dia akan ke palembang, dan akan saya serahkan itu, tidak bisa teleg-teleg saja, meskipun dia tidak pelantikan," tegasnya, Rabu (4/9/2019).

Penunjukkan ini sejalan jika sudah ada penegasan dari pihak KPk terkait status Bupati AY.

"Jika ditetapkan tersangka dan ditahan maka sesuai perintah uU harus ada pengganti sementara," jelasnya.

Lama penunggasan PLH sendiri, kata Deru akan menunggu adanya keputusan tetap dari pengadilan.

Kemudian KPK akan memberitahukan ke Menteri Dalam Negeri terkait status kepala daerah yang tersandung kasus hukum tersebut.

BREAKING NEWS: KPK Kembali Datangi Kantor PT Enra Sari, Inilah Kantor Perusahaan Pemberi Suap Itu

"Ketika sudah ada pemintaan dari Mendagri untuk menunjuk PLT baru
ada mekanisme lain pengangkatan definitf, kalau itu cukup syarat jadi Bupati," jelasnya.

Gubernur mengungkapkan KPK tidak mungkin serta merta menetapkan atau mengamankan Bupati sebagai tersangka jika tidak ada alat bukti kuat.
"Artinya KPK sudah ada alat bukti, bukti petunjuk atau jejak digital. Saya tidak tahu," ujarnya.

Namun, ia menegaskan sebagai Kepala Daerah harusnya paling cantik itu tidak usah bersentuhan dengan kontraktor atau pihak ketiga, cukup tupoksinya pada kebijakan-kebijakan saja.

Wabup Juarsah Hampir Menangis Saat Ditanya Soal Bupati Mauraenim Ditangkap KPK, Matanya Berkaca-kaca


"jangan bersentuhan dengan teknis atau kontraktor. Tidak usah main proyek, main kebijakan saja. Seperti anggaran, tadi sudah saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah membuat kebijakan. Kalau masalah tehnis, sudah masalah lembaga yang terpercayalah,"jelasnya. (Sp/ Rahmaliyah)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved