Kapolda Sumsel: KPK Pasti Berkoodinasi Dengan Polda atau Polres Dimanapun OTT

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Terkait adanya OTT yang dilakukan KPK di Palembang terhadap Bupati Muaraenim AY, Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri ketika dikonfirmasi prosedur penangkapan mengungkapkan, bila setiap KPK melakukan OTT pastinya akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk meminta pengamanan.

Menurut mantan Deputi penindakan KPK ini, KPK pasti melakukan kordinasi dengan pihak polda atau polres dimanapun OTT akan dilakukan.

"KPK minta bantuan pengamanan, apalagi nanti kegiatan penggeledahan. Direktur Penyidikan selaku Plt Deputi Penindakan, pasti mengkoordinasikan kegiatan di lapangan," ujarnya.

Firli yang saat ini masuk dalam bursa Capim KPK juga mengungkapkan korupsi tidak boleh dibiarkan.

Tindakan yang dilakukan para koruptor dapat merugikan negara.

Sebelumnya, warga Muara Enim dikagetkan oleh kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyegel kantor Bupati Ahmad Yani.

Kantor Bupati Muaraenim di segel Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, Senin (2/9/2019) malam.

Pantauan sampai Selasa (3/9/2019) dini hari ini, hanya ada beberapa satuan polisi pamong praja (Pol PP) berjaga.

Di pintu masuk kantor bupati, tampak segel bertuliskan KPK sebagai tanda dilarang masuk di pasang.

Suasana di Kantor Pemda Muaraenim sepi, tak terlihat satupun petugas dari KPK.

Kantor Bupati Muaraenim di segel Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, Senin (2/9/2019) malam. (Tribun Sumsel/ Ika Anggraeni)

Belum diketahui, siapa yang menjadi target dari KPK, informasi dilapanganpun masih simpang siur.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi mengenai hal ini.

Pagi Senin (2/9/2019) pagi, Bupati Muara Enim Ahmad Yani terlihat di sejumlah kegiatan.

Pada pagi hari sekitar pukul 08.00, Bupati dan Wakl Bupati terlihat mengikuti kegiatan uji emisi kendaraan.

Kemudian sekitar pukul 10.00, Bupati menghadiri rapat paripurna di DPRD Muara Enim.

Tribunsumsel.com akan terus melaporkan perkembangan ini