ASN Prabumulih Isi Presensi Pakai Baju Tidur, Ketua DPRD : Terapkan Sanksi Tegas Pegawai Malas

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Ahmad Palo mengungkapkan perlu sanksi tegas untuk penerapan disiplin pegawai malas.

Peningkatan disiplin tidak cukup hanya dengan saksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Hal itu diperlukan sehingga para pegawai tidak hanya khawatir tidak mendapat tunjangan namun juga khawatir kena sanksi lainnya.

"Kalau sekarang ini paling tidak disiplin dipotong TKD, namun sanksi lainnya masih belum diterapkan. Hendaknya saksi lain diterapkan sehingga membuat pegawai meningkatkan disiplin," kata Palo dibincangi, Senin (29/7/2019).

• Parah, ASN Pakai Baju Tidur Datang ke Kantor Pemkot Prabumulih Hanya untuk Catat Kehadiran

Palo mengatakan, tidak hanya sanksi namun juga reward juga semestinya diberlakukan terhadap pegawai yang rajin.

Hal itu untuk memicu persaingan disiplin antar sesama pegawai.

"Kalau sekarang ini yang datang bekerja sampai sore dengan yang tidak datang dan hanya absen sama saja, tidak dapat sanksi dan tidak dapat reward."

"Ini harapan kita kedepan agar dibenahi sehingga disiplin pegawai tinggi," katanya.

Tidak hanya itu, penerapan pemerintah kota Prabumulih yang hanya melihat pegawai disiplin atau tidak mengacu dari hasil fingger print juga dinilai pihaknya salah.

Itu memicu banyak pegawai yang hanya isi presensi lalu pulang.

"Itu (hasil fingger print-red) bukan menjadi tolak ukur tapi pimpinan masing-masing instansi harus melihat dan memperhatikan para pegawainya, jangan sampai adanya kecemburuan dimana ada yang masuk dan ads yang tidak," tuturnya.

• HUT ke-74 RI : Ini Rincian Harga Bendera Merah Putih Berbagai Ukuran di Palembang

Lebih lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, sebagai DPRD pihaknya juga selalu mendukung anggaran terkait pembinaan ASN seperti pengadaan finger print, monitoring, evaluasi dan lainnya.

"Kita sesalkan sekali kalau memang benar kata pak Sekda ada pegawai absen saja tidak bekerja dan masih pakai baju tidur," tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua II, H Erwandi menambahkan akan percuma di tiap instansi dipasang finger print jika tidak ada sanksi tegas diterapkan.

• Satpam Penyebar Paku Dibawa Polisi ke Polresta Palembang, Mengaku Tebar Paku Inisiatif Sendiri

"Kalau sekedar mengetahui dia tidak aktif atau aktif untuk apa, jadi sanksinya harus jelas, sehingga memberikan efek jera dan pegawai berlomba-lomba meningkatkan kedisiplinan," tambahnya.