Terdakwa Kuasa Komisioner KPU Palembang Anggap Tuduhan Bukan Merupakan Tindak Pidana

Usai mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umun (JPU), pihak kuasa hukum 5 terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pemilu sampaikan Eksepsi keberatan.

Terdakwa Kuasa Komisioner KPU Palembang Anggap Tuduhan Bukan Merupakan Tindak Pidana
IRKANDI
Ketua kuasa hukum terdakwa Rusli Bastari 

Sidang Komisioner KPU Palembang, Dakwaan Jaksa: Ada 70 TPS yang Kekurangan Surat Suara Pilpres

.COM, PALEMBANG - Usai mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umun (JPU), pihak kuasa hukum 5 terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pemilu sampaikan Eksepsi keberatan.

Salah satu poinnya Peristiwa bukan merupakan tindak pidana.

"Berdasarkan dakwaan, perkara ini didasari oleh adanya rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang tidak berjalan sehingga dianggap telah menyebabkan hilangnya hak pilih orang lain," terangnya.

Selain itu, saat membacakan eksepsi kuasa hukum juga menambahkan, Istilah Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dikenal dalam ketentuan pasal 91 peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Kuasa Hukum Sampaikan Eksepsi 5 Komisioner KPU Palembang, Berharap Diterima Hakim

"Bahwa menurut ketentuan pasal 91 tersebut, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dilakukan dalam hal adanya kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya terhadap sebagian tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dapat dilaksanakan atau terhenti. Artinya ketentuan ini memberikan kepastian terhadap pad saat pemungutan dan penghitungan suara itu seharusnya dilakukan namun tidak dapat dilaksanakan," jelasnya.

Sementara itu, usai penyampaian Eksepsi sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang yang dipimpin oleh Erma Suharti SH MH, ditunda sementara dalam lanjutan putusan sela, jumat (5/7/2019) sore.

Penulis: Irkandi Gandi Pratama
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved