Pengembang Perumahan Subsidi Terancam Kolaps karena Pemerintah Pangkas Kuota KPR Rumah Subsidi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah pengembang di Sumsel khususnya perumahan bersubsidi mengaku cemas

Pengembang Perumahan Subsidi Terancam Kolaps karena Pemerintah Pangkas Kuota KPR Rumah Subsidi
Istimewa
Ketua Apersi Sumsel Syamsu Rusman 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah pengembang di Sumsel khususnya perumahan bersubsidi mengaku cemas.

Pasalnya, pemerintah pusat saat ini memangkas kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN) selaku bank penyalur terbesar KPR Subsidi yang sudah ada.

Padahal pengembang menganggap, pembangunan rumah subsidi dengan sistem FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) itu sebagai "roti" terakhir, setelah rumah komersil saat ini masih lesu dipasaran.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel meminta Presiden Jokowi, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar menambah kuota KPR Subsidi tahun 2019 termasuk di Sumsel.

Tarif Listrik Naik, PLN Naikan Tarif Pelanggan Listrik Golongan 900 VA Tunggu Keputusan Pemerintah

"Aturan pengurangan kuota oleh pemerintah ini sangat konfleks, karena semester pertama tahun 2019, kuota untuk KPR rumah subsidi sudah bisa dibilang habis," kata Ketua Apersi Sumsel Syamsu Rusman, Selasa (25/6/2019).

Menurut Syamsu, dengan kuota yang habis tersebut, maka calon pemilik rumah subsidi tidak bisa melakukan akad kredit, meski persetujuan atau SP3K dari pihak bank sudah keluar.

"Padahal pembeli ada, stok rumah ada tapi tidak bisa di KPRkan, karena tidak ada lagi kuota," jelasnya.

Syamsu menilai kebijakan pemerintah ini sedikit kontradiktif, dengan program sejuta rumah tahun 2019 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan setiap tahun kebutuhan rumah terus bertambah.

Hal ini membuat sejumlah pengembang di Sumsel jadi resah.

Jadwal dan Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Bina Darma (Bidar), Ini Rincian Biaya 

"Tak dipungkiri banyak pengembang di Sumsel yang sudah menanamkan modalnya untuk membangun perumahan, guna mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi, kini terancam kolaps karena tidak bisa melakukan akad (perjanjian) dengan BTN," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved