Berita Prabumulih

Ingin Ambil Alih Pengelolaan Jargas, Pemkot Prabumulih Pertimbangkan Risiko dan Kerugian Ditanggung

Upaya Pemerintah Kota Prabumulih berkeinginan mengelola Jaringan Gas (Jargas) kota secara penuh pasca diambilalih Pertagas Niaga setahun lalu

Ingin Ambil Alih Pengelolaan Jargas, Pemkot Prabumulih Pertimbangkan Risiko dan Kerugian Ditanggung
Tribun Sumsel/ Edison
DPRD Prabumulih memediasi pertemuan Pemkot Prabumulih dan Pertagas Niaga membahas pengambilalihan pebgelolaan jaringan gas (Jargas) kota di ruang rapat DPRD, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Upaya Pemerintah Kota Prabumulih berkeinginan  mengelola Jaringan Gas (Jargas) kota secara penuh pasca diambilalih Pertagas Niaga setahun lalu.

Penyebabnya, dengan sistem Gross Margin atau pengelolaan sendiri maka pemerintah kota Prabumulih melalui Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu akan menanggung seluruh kerugian, tunggakan, loses gas serta hal lainnya yang ditimbulkan akibat pengelolaan.

Hal itu diketahui setelah DPRD Prabumulih bersama Pemkot Prabumulih melakukan pertemuan dengan mengundang jajaran Pertagas Niaga untuk membahas rencana pengambil alihan tersebut di ruang rapat DPRD Prabumulih, Rabu (19/6/2019).

Rapat dilakukan dalam rangka status PD Petro Prabu dalam pengelolaan gas kota.

Ricuh, Satu Keluarga Tolak Pemasangan Jaringan Gas di Lubuk Rumbai Diamankan Polres Musirawas

Ada keinginan Pemkot Prabumulih mengambilalih pengelolaan yang selama ini pengelolaam jaringan gas kota dilakukan dengan sistem Operasional Maintenance Margin (OMM).

"Pemerintah kota Prabumulih berkeinginan agar dikelola menjadi sistem Gross Margin," ungkap Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikri ketika diwawancarai usai rapat.

Fikri mengatakan, dengan mengambilalih pengelolaan memang akan ada dampak positif, namun dampak negatif justru lebih banyak.

Denda Batalkan Pemesanan Grab Rp 3.000, Mekanisme Berlaku Pemesanan Lebih dari 5 Menit

Dengan sistem OMM maka kerugian-kerugian, tunggakan, loses gas dan lainnya akan ditanggung pertagas niaga.

"Enaknya sistem OMM kita akan non resiko atau seluruhnya ditanggung pertagas niaga meski menunggak tatap kewajiban ke Petro Prabu harus terlaksana, sedangkan kalau sistem GM segala kita yang tanggung dan resiko besar," bebernya.

Selain itu jika mengambil alih pengelolaan jaringan gas kota secara mandiri sistem Gross Margin maka Petro Prabu harus mengubah badan hukum dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) dan harus garansi bank.

Halaman
12
Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved