Komisioner KPU Palembang Tersangka

5 Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, Mantan Komisioner : Terlihat Belum Ada Sinergitas

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel periode 2013-2018 Ahmad Naafi prihatin dengan kondisi penetapan tersangka dugaan pidana Pemilu

5 Komisioner KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, Mantan Komisioner : Terlihat Belum Ada Sinergitas
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF B ROHEKAN
Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel periode 2013-2018 Ahmad Naafi prihatin dengan kondisi penetapan tersangka dugaan pidana Pemilu bagi 5 komisioner KPU Palembang periode 2019-2024.

"Sebagai mantan komisioner, jelas saya sangat prihatin dengan kasus pidana yang menimpa komisioner KPU kota Palembang, yang terus diterpa dugaan pelanggaran, setelah sebelumnya mendapatkan sanksi pelanggaran etik oleh DKPP," kata Naafi, Senin (17/6/2019).

Menurut Naafi, efek pelanggaran etik memang bisa meluas ke pidana, dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Sementara untuk pelanggaran administrasi, diungkapkan Naafi hal itu dapat diselesaikan dahulu melalui koordinasi dengan Bawaslu.

Dalam Satu Bulan 14 Tersangka Narkoba Berhasil Diamankan

Dalam UU No 7/2017 dijelaskan Naafi, telah diberikan ruang yang besar terhadap penguatan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu.

"Ini harus kita hormati, dengan demikian maka diharapkan peran Bawaslu menjadi wasit, yang dapat diandalkan khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemilu, melalui optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang bertanggungjawab, dan mampu membangun sinergitas antar lembaga Pemilu yang ada," ujarnya.

Selain itu, adanya undang- undang tersebut untuk menghindari arogansi internal organisasi, yang dapat menimbulkan konflik antar lembaga Pemilu.

Ada Fuso Lain Terjeblos di Jembatan Pematang Panggang, Penumpukan Kendaraan Makin Banyak

Namun faktanya terindikasi kurang sinergi antara penyelanggara pemilu.

"Dalam konteks ini, terlihat belum adanya sinergitas antara KPU dan Bawaslu Palembang, khususnya dalam membangun kesepahaman terhadap pelaksanaan peraturan perundangan," ungkapnya.

Ia sendiri menyarankan, sesama penyelanggara pemilu untuk menghindari miss komunikasi, dengan kedepankan transparansi bila perlu duduk bersama dalam melaksanakan tahapan pemilu.

PLN Pagaralam Ancam Putuskan Sambungan Listrik 3.000 Pelanggan

"Dalam kasus pidana pemilu ini, aparat aparat hukum akan melaksanakan pertanggungjawaban pidana pemilu, dengan melihat sisi kesalahan, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan/lalai (culpa) yang diduga dilakukan KPU Palembang,"

"Di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya. KUHP juga tegas tidak mengenal macam kesalahan lain, dan inilah yang akan dibuktikan penyidik," pungkas Naafi.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved