Berita Palembang

ASN Pemprov Sumsel yang Absen di Hari Pertama Masuk Kerja Langsung Sp 1

Sanksi tegas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tentang Peratura Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

ASN Pemprov Sumsel yang Absen di Hari Pertama Masuk Kerja Langsung Sp 1
Sripo/ Rahma Liyah
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (10/6/2019) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - "Saya sudah intruksikan kepada Kepala BKD dan Kasat Pol PP Provinsi Sumsel untuk tidak segan-segan menerapkan PP 53 Tahun 2010 bagi ASN yang masih kedapatan mangkir masuk kerja. Hari ini juga akan saya terbitkan Surat Peringatan (SP) 1 bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan," kata Sekretaris Daerah Sumsel H. Nasrun Umar saat memimpin apel pagi di halaman Pemprov Sumsel, Senin (10/6/2019).

Nasrun menegaskan, ASN yang tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang jelas di hari pertama masuk kerja pasca libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H, akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tentang Peratura Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Namun Nasrun juga memberikan apresiasi terhadap ASN dan honorer dil ingkungan Setda Pemprov yang secara umum sudah masuk kerja dibuktikan dari hasil laporan yang diterimannya.

"Mudah-mudahan laporannya benar. Dari setiap bagian tadi lengkap. Tidak lebih dari tiga orang yang tidak masuk. Alasannya juga ada izin dan dinas luar," kata dia.

Usai apel, Nasrun, asisten dan jajaran melakukan halalbihalal bersama staf dan jajaran. Selanjutnya Inspeksi Mendada (Sidak) ke sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya ke Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan Dinas PU Bina Marga.

Ia didampingi Asisten III Bidang Adminitrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel Prof Edward Juliartha dan Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan.

"Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi karena dari beberapa Dinas yang saya datangi itu tidak ada yang lebih dari tiga Tanpa Keterangan (TK)," katanya.

Menurutnya, dari setiap OPD tidak lebih dari tiga pegawai tanpa keterangan. Jika dipersentasekan tidak sampai satu persen.

Artinya, ASN ini sudah mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya saja lanjut dia pegawai yang TK akan tetap dilakukan pembinaan melalui ketentuan PP yang memang mengatur tentang Kedisiplinan ASN.

"Hasil sidak ini akan kita laporkan langsung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Karena perintahnya memang seperti itu," katanya. (rel)

Editor: Eko Adiasaputro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved