Mawardi Yahya Berharap Pemegang Izin Perhutanan Sosial Bisa Lebih Produktif dan Menyejahterakan

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya membuka acara Sarasehan masyarakat perhutanan sosial dan rapat koordinasi Pokja percepatan perhutanan sosial

Mawardi Yahya Berharap Pemegang Izin Perhutanan Sosial Bisa Lebih Produktif dan Menyejahterakan
Humas Pemprov Sumsel
Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya membuka acara Sarasehan masyarakat perhutanan sosial dan rapat koordinasi Pokja percepatan perhutanan sosial di Asrama Haji Palembang, Senin (1/4/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya membuka acara Sarasehan masyarakat perhutanan sosial dan rapat koordinasi Pokja percepatan perhutanan sosial di Asrama Haji Palembang, Senin (1/4/2019).

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Sumsel yang telah memprakarsai kegiatan ini.

Menurutnya kegiatan ini mengumpulkan dan memberi pencerahan bagi para pemegang izin perhutanan sosial.

"Diharapkan kegiatan sarasehan ini menjadi pendorong dalam mengelola area izinnya agar lebih produktif, menyejahterakan dan dapat mewujudkan kelestarian hutan," katanya.

Kenang Tanggal Kepergian Anaknya, Yongki Aribowo Pilih Nomor 19 di Sriwijaya FC

80 Orang Datang dari Pamulutan ke Palembang Demi Kampanye Jokowi-Amin di PSCC, Cuaca Panas Terik

Perhutanan Sosial merupakan usaha untuk melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang dulunya tidak diberikan akses legal oleh pemerintah, dan sekarang telah diberikan.

Dalam kesempatan yang sama Mawardi mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung program dan melaksanakan kebijakan perhimpunan sosial dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait.

Serta melakukan pengawalan dalam bentuk fasilitasi banyak sekali kegiatan perhutanan sosial mulai dari fasilitasi kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, penanganan konflik, pembinaan usaha perhutanan sosial.

"Ada status hak yang adalah hutan kemasyarakatan yang tidak jelas akan dibenarkan dan diberikan hak dan statusnya, kemudian ada pula hutan desa yang nantinya mendapat kepastian hukum,"

"Hutan adat yang ke depan akan ada pembinaan melalui pokja-pokja dengan dinas kehutanan kabupaten/kota maupun dinas kehutanan Provinsi Sumsel," tambahnya.

Via Vallen Biasa Tampil Anggun, Simak Gayanya Naik Moge di Video Klip Single Terbarunya, Beda

Posisi Manajer Sriwijaya FC Masih Kosong, Wajah Baru Dominasi Sususan Manajemen Sekarang

Oleh sebab itu pula Ia sangat mengapresiasi acara sarahsehan ini yang akan memberikan kejelasan terhadap statusnya.

Halaman
123
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved