Pendemo: Tanah 22 Desa Terancam Tanahnya Diambil, Demo Bawa Kuburan di Kantor Gubernur

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ratusan orang yang tergabung dalam posko menangkan pancasila Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Sumsel, Senin (4/3/2019).

Tak hanya itu, para pendemo juga meletakkan dua kuburan persis di depan pintu masuk kantor Gubernur, lengkap dengan batu nisan dari papan dan bunga yang ditaburkan di atasnya.

Bahkan perwakilan pendemo ada yang ikut masuk di dalam masing-masing kuburan tersebut sebagai simbolis bentuk kekecewaannya.

• Breaking News: Pendemo Bawa Kuburan Ke Kantor Pemprov Sumsel, Demonstrasi Konflik Agraria

Terlihat pula sejumlah aparat keamanan berjaga diseputaran wilayah demo.

Koordinator posko menangkan pancasila Sumsel, Jaimarta mengungkapkan, demo ini dilakukan sebagai aksi tuntutan warga pada pemerintah terkhusus Presiden RI Joko Widodo, agar segera menyelesaikan konflik tanah antara warga wilayah Komering dengan PT. Laju Perdana Indah (LPI) yang merupakan anak perusahaan PT. Indofood.

"Saat ini ada 22 desa dalam 4 kecamatan yang terancam tanahnya di rampas oleh pihak PT. LPI sebagai anak perusahaan PT. Indofood,"tegasnya.

Dikatakannya, sejak PT.LPI melakukan pembebasan lahan, banyak warga yang merasa dirugikan. Setumpuk konflik agraria sebagai imbas perampasan lahan juga tak kunjung menemukan titik penyelesaian.

"Kami hanya ingin keadilan, warga ingin wilayahnya terlepas dari HGU PT. LPI. Kami pun ingin ganti rugi atas pohon karet dan sawit yang sudah dirobohkan oleh mereka. Selain itu kami juga menuntut agar berbagai permasalahan-permasalahan tanah yang disebabkan oleh perusahaan itu di wilayah Komering segera diselesaikan," ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Jaimarta, berbagai upaya sudah dilakukan agar warga yang hak tanahnya dirampas oleh PT. LPI bisa mendapat keadilan. Mulai dari proses dialog hingga mengadukan persoalan ini ke pemerintah kabupaten sampai ke Kantor staf Presiden di Istana sudah dilakukan.

"Tapi semuanya belum membuahkan hasil yang signifikan. Pihak Pemkab Oku Timur juga tidak mampu menyelesaikan ini. Bahkan, pihak Pemkab Oku Timur sudah dilecehkan oleh pihak Indofood. Kejadian itu terjadi saat pak Kholid Mawardi sendiri yang datang ke kantor Indofood, namun setelah satu hari menunggu beliau sama sekali tidak ditemui oleh mereka. Ini artinya pihak Indofood sudah melecehkan institusi negara,"ujarnya.

Para pendemo menuntut agar hak tanah milik warga Komering segera dikembalikan lagi ke warga.

"Kami juga menuntut agar HGU PT. LPI agar segera dicabut bila persoalan konflik tanah di wilayah Komering tak kunjung diselesaikan,"ujarnya.

Ia pun berharap agar pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo agar mengambil langkah tegas dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah Komering.

"Kami berharap Presiden Jokowi serius dalam menegakkan reformasi agraria. Tidak hanya bagi-bagi sertifikat tanah saja, namun konflik tanah seperti yang terjadi di Komering juga harus diselesaikan,"ujarnya. (cr8)

Ket foto : posko menangkan pancasila Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Sumsel, Senin (4/3/2019).