CPNS 2018

Antisipasi Kecurangan Tes CPNS, Pengamanan 3 Lapis, Punya Puluhan Ribu Bank Soal, Sistem Digital

Pada tahun 2018 ini pemerintah membuka 238.015 formasi CPNS. Rinciannya 51.271 instansi Pemerintah Pusat dan 186.744 Pemerintah Daerah

Tribunsumsel.com/ BKD Palembang
Formasi CPNS Palembang 

Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT. Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan penggeledahan terhadap peserta.

Kalau ada peserta yang membawa alat-alat pasti ketahuan. Sebagai contoh, tahun lalu ada yang ketahuan membawa jimat dan lain-lain. Mereka langsung di-black list.

Baca: Sempat Galau, Shinta Bachir Batalkan Pertunangan Pasca Calon Suami Marah dan Paksa Lakukan Ini

Baca: 25 Anggota DPRD Prabumulih Sisihkan Gaji Bangun Rumah Layak Huni

Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan. “Dengan sistem ini, tes ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” imbuh Setiawan.

Untuk memastikan seleksi ini berjalan dengan tertib, aman, lancar, adil, obyektif, dan bebas dari KKN, pekan lalu dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

MoU itu terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB yang diwakili Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi yang diwakili Kepala Biro SDM Diah Ismayanti, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol. Deden Juhara.

Acara tersebut disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dengan MoU ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS saja, tetapi juga dapat menjamin adanya penegakan hukum, termasuk bilamana terjadi cyber crime. Selain itu, juga dalam penyiapan infrastruktur dan peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB. 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved