Berita PALI

Disahkan DPRD PALI, APBD-P 2018 Kabupaten PALI Rp 1,7 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten PALI tahun 2018

Disahkan DPRD PALI, APBD-P 2018 Kabupaten PALI Rp 1,7 Triliun
Tribunsumsel.com/ Ari Wibowo
APBD Kabupaten PALI 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Ariwibowo

TRIBUNSUMSEL.COM,PALI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten PALI tahun 2018 dalam rapat paripurna ke VII yang digelar, Rabu (19/9/2018) siang.

Tiga komisi di DPRD PALI menyoroti peningkatan APBD-P Kabupaten PALI yang mencapai 10,2 persen dari APBD induk sebesar RP1,5 triliun.

Baca: Ini Formasi CPNS 2018 di 49 Daerah Jawa, Sumatera & Sulawesi, Ini Link ssc.bkn.go.id

APBD-P kali ini ada kenaikan sekitar Rp200 miliar sehingga total APBD Kabupaten PALI selama 2018 ini mencapai Rp1,7 triliun.

Dalam rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD PALI, Drs H Soemarjono dan dihadiri Wakil Ketua I, Devi Harianto SH MH dan Wakil Ketua II, H Darmadi Suhaimi SH serta Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM seluruh komisi-komisi di DPRD PALI menyepakati APBD-P PALI.

Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI sangat berterima kasih atas saran dan kritik dari DPRD PALI sebagai masukan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Baca: Penyebab Anak Ahmad Dhani Pingsan di Mobil Diselidiki, Polisi Ungkap Al Ghazali Bukan Kecelakaan

"APBD-P ini disahkan maka akan diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi sehingga nanti akan ditetapkan jadi Perda dan bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan," kata Heri.

Dia mengajak seluruh anggota DPRD PALI untuk berjabat tangan dan bersama-sama membangun Kabupaten PALI, antara DPRD dan pemerintah merupakan mitra kerja.

"Mitra kerja makanya kami mengajak seluruh anggota dewan untuk membangun Kabupaten PALI ini. Sehingga nanti akan dinikmati oleh masyarakat," katanya.

Baca: Jumlah Anak di Muratara Sebanyak 55.874, Hampir Setengahnya Tak Punya Akta Kelahiran

Sementara itu, Ketua DPRD PALI, Drs H Soemarjono mengatakan, yang menjadi prioritas dalam APBD-P kali ini adalah penyelesaian ruas-ruas jalan yang belum selesai.

"Perbaikan sarana pendidikan itu yang dikejar. Informasi pekerjaan yang menyimpang dan kita turun sehingga pekerjaan itu menjadi lebih baik. Yang jelas kita DPRD harus mendukung semuanya karena merupakan bagian dsri pemerintah," katanya.

Sebelum, Komisi I DPRD PALI meminta kepada beberapa dinas untuk menyelesaikan dan memprioritaskan pembangunan yang belum sama sekali tersentuh.

Baca: Seleksi CPNS 2018, Ada Syarat Baru, Peserta Wajib Unggah Foto dengan Pegang KTP

"Seperti Disdukcapil yang harus menyelesaikan pencentakan e-KTP. Termasuk juga Dinkas yang harus memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana sekolah-sekolah di PALI, Dan Kades yang mengundurkan diri harus diganti secepatnya denhan ASN," kata perwakilan Komisi I, Suadi Yusuf.

Sementara Komisi II, yang dibacakan Mulyadi meminta kepada setiap OPD untuk menjadikan skala prioritas pembangunan yang telah di rencanakan tapi harus sesuai dengan prinsip pemerataan.

"Proses pengawasan juga harus ditingkatkan, supaya pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan," kata politisi PDIP.

Sedangkan Komisi III, melalui perwakilannya Tuti Ilsan meminta kepada dinas-dinas terkait agar mendukung program-program yang telah direncanakan dalam rangka meningkatkan harga getah karet.

Penulis: Ari Wibowo
Editor: M. Syah Beni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved