Pilkada Palembang
Antisipasi Kecurangan di Pilkada, 22 OKP dan Ormas di Palembang Akan Lakukan Pengawasan
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai masih rentan sekali dengan politik uang, dan kecurangan
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Melisa Wulandari
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai masih rentan sekali dengan politik uang, dan kecurangan saat penghitungan surat suara.
Dalam mengantisipasi hal tersebut, sebanyak 22 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan organisasi masyarakat dan LSM di Palembang siap mengawasinya.
Baca: Sukses Bantu Napi yang Dipukul di Lapas Sungailiat , Hotman Paris Dibayar Kerupuk
Menurut koordintaor 22 OKP/Ormas/LSM se Palembang, Yan Hariranto hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pihaknya sebagai warga Palembang, agar Pilkada Palembang berjalan lancar, jujur dan adil (Jurdil).
"Kita akan menyiapkn sekitar 10 ribu relawan, yang akan mengawal TPS yang ada, agar tidak ada pihak- pihak tertentu melakukan kecurangan," kata Yan Hariranto, disela- sela deklarasi mengajak masyarakat kawal Pilkada Palembang dari kecurangan, pengelembjngan suara dan suap, Minggu (24/6/2018).
Baca: 3 Hari Jelang Pilkada Serentak, KPU OKU Distribusikan Logistik Pilgub Sumsel Ke PPK
Diterangkan Yan, diantaranya Garda api Sumsel, SBSI, KKP, FKPPI Sumsel, PP Marga, KPKSS Sumsel, dan sebaginya.
Nantinya relawan tersebut hanya akan berada diluar TPS, untuk memantau dan mendokumentasikan (memfoto) hasil penghitungan suara, sehingga nantinya tidak ada manipulasi perolehan suara.
Baca: 3 Hari Jelang Pilkada, Pol PP & Panwaslu OKU Timur Bersihkan APK Paslon Gubernur & Wagub
"Jadi jangan main-main untuk manipulasi hasil pemilihan dan kami akan kawal hingga KPU. Kita tidak ingin kecurangan terjadi seperti pada 2013 lalu, apalagi saat ini ada paslon dari petana, dan kita ingin Sumsel khususnya Palembang tetap zero konflik," tandasnya.
Ditambahkan Yan, beberapa upaya kecurangan itu tetap akan terjadi jika dibiarkan, apalagi DPT Palembang saat ini dinilainya masih bermasalah, karena ada pemilih ganda, ataupun tidak masuk DPT, sehingga rawan disalahgunakan oknum tertentu.
"Seperti di TPS ada sekitar 500 pemilih, dan biasanya yang gunakan 300an.
Baca: Bintang Bollywood Kajol Terpeleset di Mall, Ajudan Gesit Menyelamatkan, Tangannya Buat Galfok!
Na surat suara yang tidak digunakan ini harus kita awasi, takutnya dimanipulasi, dan kita berharap penyelenggara pemilu untuk bekerja profosional dan netral demi Pilkada yang jurdil," tandasnya.
Sementara Ketua KPKSS (Komunitas Peduli Kesejahteran Sumsel) Husni Chandra, pihaknya juga mengajak masyarakat Palembang untuk mengawasi jalannya pemilu yang akan berlangsung pada 27 Juni, agar berjalan lancar dan jurdil.
Baca: Ada Spanduk Penolakan Ustaz Abdul Somad di Sini, Postingan Ini Ungkap Asal Usul UAS,Ternyata
"Kami berharap agar masyarakat menolak politik uang, dan menolak bila mana mendapatkan intimidasi dari pihak manapun, segera melapor ke Panwaslu atau kepolisian.
Kita masyarakat Palembang menginginkan pemimpin yang bersih, dan memiliki kemampuan dalam memimpin suatu kota, bukan pemimpin yang hanya dapat menzolimi orang lain," pungkas Husni.
Baca: Beli Rumah Miliaran hingga Mini Cooper Gegara Youtube,Terkuak Segini Gaji Ria Ricis, Pantes Tajir!