Berita Prabumulih
Penghasilan PNS Dinaikkan, Honorer, PHL dan TKS di Prabumulih Minta Kesejahteraan Juga Diperhatikan
Kebijakan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi yang bakal menaikkan tunjangan penghasilan pegawai
Penulis: Edison | Editor: Kharisma Tri Saputra
lihat foto
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH – Kebijakan Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap Msi yang bakal menaikkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih.
Ternyata menimbulkan kecemburuan bagi para pegawai honorer, pekerja harian lepas (PHL) dan tenaga kerja sukarela (TKS).
Para honorer dan PHL juga meminta pemerintah khususnya Pjs Walikota agar turut manaikkan honor dan uang makan 2712 orang pegawai sehingga sesuai upah minimum rata-rata (UMR).
Bahkan para tenaga kerja sukarela yang selama ini bekerja dan tidak mendapat honor serta uang makan meminta diangkat menjadi pekerja harian lepas agar turut merasakan mendapat honor maupun uang makan.
"Kami sambut baik kebijakan walikota dan kami mengharapkan juga kepada walikota agar jangan hanya peduli dengan PNS saja tapi juga kami para honorer, PHL serta TKS."
"PNS enak gaji sudah besar dan tambah dinaikkan, sementara kami kecil hendaknya turut diperhatikan," ungkap satu diantara PHL enggan namanya disebutkan ketika dibincangi wartawan, Rabu (11/4/2018).
Menurut sumber itu, selama ini honorer dan PHL yang membantu serta standby bekerja full bahkan melebihi kerja para pegawai negeri sipil, sehingga sudah selayaknya mendapat perhatian.
"Kita mengikuti aturan harus kerja pagi dan membantu segala hal masalah PNS termasuk memfotocopy berkas, tolonglah kami diperhatikan juga."
"Kami sudah meningkatkan disiplin dan sudah banyak diberhentikan karena telat, semua kami siap ikuti namun kami selaku manusia juga meminta diperhatikan," katanya.
Hal yang sama disampaikan Adi, satu diantara tenaga kerja sukarela di lingkungan Pemkot Prabumulih.
Menurut Adi, saat ini jumlah tenaga kerja sukarela sudah mencapai 1000 lebih dan belum mendapat perhatian sama sekali dari Pemerintah kota Prabumulih.
"Kami tidak minta besar namun kami minta diangkat jadi PHL atau honorer sehingga kami juga mendapat uang makan."
"Sekarang boro-boro mau dapat bahkan teman kami banyak dipecat karena telat masuk," bebernya.
Adi mengatakan, pihaknya sendiri saat ini menjadi target kemarahan pemimpin disebabkan jika sedikit saja melakukan kesalahan dengan mudah dilakukan pemecatan.
