Puluhan Kontraktor Adukan Nasib ke DPRD Prabumulih, Utang 70 Persen Proyek Belum Dibayar

Jika kedatangan pengurus Hipmi dan Gapensi untuk menyampaikan aspirasi terkait kegiatan dilakukan tahun lalu belum dibayar.

"Masalah pembayaran itu sebetulnya sudah disetujui dan bahkan sudah disahkan."

"Kita nilai keberatan dari para kontraktor itu wajar karena kegiatan mereka lakukan baru dibayar 30 persen sementara sisanya 70 persen akan dibayar 2018 ini tapi sampai sekarang belum dibayar," katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menuturkan, terkait aspirasi dan kedatangan puluhan kontraktor tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan mengundang TAPD selaku penanggungjawab keuangan daerah.

"Secepatnya kami akan mengundang TAPD untuk mengetahui mengapa mereka (para kontraktor-red) belum dibayar."

"Karena kalau keuangan daerah memungkinkan kenapa tidak dibayarkan tahun ini, " katanya.

Palo mengatakan, jika tidak dibayarkan tentu akan sangat kasian kepada para kontraktor disebabkan ada dari para pihak ketiga yang tertunggak di bank, meminjam modal kerabat dan lainnya.

"Karena jika makin lama ditunda seperti bunga di bank akan semakin besar dan tentu membebani pihak ketiga itu," lanjutnya seraya mengatakan jika memang laporan tidak disampaikan ke Pjs Walikota maka pihaknya meminta OPD menyampaikan laporan.

Disinggung isu penundaan pembayaran hutang karena untuk meningkatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara.

Palo mengatakan untuk peningkatan tunjangan sangat diperlukan namun prioritas membayar hutang jangan diabaikan.

"Tentu rencana menaikkan TKD itu bagus, namun jika ditanya mana yang prioritas tentu hutang terlebih dahulu yang harus dibayar."

"Harapan kami tentu TKD dinaikkan dan hutang bisa dibayar tentu kita akan setuju itu," katanya.(eds)