Pilkada Palembang

Paslon Pilkada Palembang Sepakat Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Sara

Memasuki tahap Kampanye pilkada serentak pada Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang mendeklarasikan

Tribunsumsel.com/Arief Basuki Rohekan
Paslon Pilkada Palembang Sepakat Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Sara 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Memasuki tahap Kampanye pilkada serentak pada Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Kota Palembang mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara dalam Pilwako serta Pilgub Sumatera Selatan.

Proses deklarasi diselenggarakan di Cafe Area 51 yang dihadiri Ketua KPU Palembang Syarifuddin,

komisioner KPU Palembang Abdul Karim Nasution, Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono, dan partai politik pendukung paslon serta tim pemenangan seluruh kandidat khususnya di Pilkada Palembang.

Baca: Pasca 1 Hari Meninggal Sang Ayah,Millendaru Unggah Kalimat Sedih Ini,Bikin Netizen Menangis!

Ketua Panwaslu Kota Palembang M Taufik , dalam sambutannya, deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara ini sebagai upaya pihaknya mewujudkan konsep pemilu yang damai,

hingga terciptanya pilkada damai dan kondusif hingga tercipta Palembang zero konflik.

‘’Deklarasi ini suatu konsep Bawaslu, dengan mengajak untuk mewujudkan melakukan tolak dan lawan politik uang, serta bantuan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh tim tim pemenangan," kata M Taufik.

Baca: Jarang Terlihat Bersama,Edric Chandra Dikabarkan Akan Segera Nikah,Ini Sosok Calon Istrinya!

Ditambahkannya, dengan adanya deklarasi ini, nantinya Pilkada sesuai yang diharapkan dan menghasilkan pemimpin yang diinginkan rakyat.

"Dimana tantangan demokrasi semakin dinamis, dan Panwaslu memiliki komitmen integritas untuk mengawasinya.

Politik uang musuh bersama, dimana berpotensi korupsi dan mengganggu kebangsaan, kerawanan disetiap daerah," jelasnya.

Baca: Disaat Jennifer Dunn Tersenyum, Ekspresi Roro Fitria Saat Dipamerkan Polisi Jadi Sorotan,Kasihan

Kepala Dinas Kesbangpol Kota Palembang, Arthur febeiansyah, mengungkapkan, kota Palembang memang salah daerah yang mengelar pilkada serentak tahun ini.

"Palembang sebagai barometer, diharapkan tercipta pilkada yang kondusif, damai, sukses dan lancar.

Selain pilkada, Palembang juga menjadi tuan rumah peralatan even olahraga raga Asian Games.

Apalagi ini dulur gala dan kompetisi tidak alasan bertikai," tuturnya.

Baca: Setelah Heboh Kartu Kuning Jokowi, BEM UI Akhirnya Berangkat ke Asmat,Sosok Zaadit tak Ikut!

Dilanjutkan Altur, dengan target partisipasi pemilih di Pilkada diatas 75 persen yang dicanangkan KPU RI, diperlukan peran semua pihak untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni nantim

"Selama ini, partisipasi masyarakat yang gunakan hak pilihnya di kota Palembang hanya 64,8 persen dan itu masih rendah. Sementara nasional menargetkan 75 persen.

Jadi diharapkan upaya pesta demokrasi nanti, mengajak element masyarakat ke TPS untuk menggunakan hak suaranya," tandas Altur.

Baca: Terlihat Harmonis,Mulan Jameela Ungkap Ahmad Dhani Suka Selingkuh,Bikin Keduanya Hampir Cerai!

Sementara, Kapolresta Palembang Kombespol Wahyu Bintono SIK MH dalam sambutannya, kami selaku pemangku keamanan wilayah kota Palembang. Berkeinginan seluruh stakeholder bisa bersinergi dalam menjaga pilkada damai.

"Mari kita jaga marwah pilkada yang damai, tidak saya mengingatkan hati hati Black campaign, hati hati penggunaan isu sara, yang dapat memecah belah persaudaraan dan persatuan, "tukasnya.

Dikatakannya, Sumsel sendiri dikenal zero konflik, mari kita jaga kondisi yang sudah kondusif tidak berubah setelah pilkada aman 100 persen.

Baca: Terlihat Harmonis,Mulan Jameela Ungkap Ahmad Dhani Suka Selingkuh,Bikin Keduanya Hampir Cerai!

Selanjutnya seluruh perwakilan Tim perwakilan pemkot Palembang serta Kapolresta Palembang, ikuti pembacaan petikan deklarasi yang di baca secara bersama-sama yakni:

1. Mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota, dari praktik poltik uang dan SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai sarana meraih simpati pemilih karena menciderai integritas dan kedaulatan rakyat.

Baca: Wow ! Ternyata Mulan Jameela Sudah Punya Cucu Sendiri, Tak Percaya? Ini Bukti Fotonya!

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang dan SARA.

4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi sara yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu.

5 Tidak akan melakukan intimidasi ujaran kebencian kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengangu proses penanganan pelanggaran politik uang dan sara.

Baca: Terjadi Penembakaan di Sebuah SMA di Florida,Pelaku Adalah Mantan Murid dan Tewaskan 17 Orang

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved