Berita Baturaja
Ratusan Tenaga Kesehetan Non PNS di Dinkes OKU Datangi DPRD, Minta Kejelasan Nasib
Ratusan Tenaga Kesehatan Non PNS di bawah lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes)Kabupaten OKU
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA - Ratusan Tenaga Kesehatan Non PNS di bawah lingkup Dinas Kesehatan (Dikes), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendatangi kantor Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (30/1).
Kedatangan mereka untuk melakukan dengar pendapat dengan Pihak Dinkes OKU terkait mempertanyakan kejelasan nasib mereka.
Mediasi ini dihadiri langsung Kepala Dinkes OKU, H Suharmasto. Sekretaris Dinkes Rojali dan jajaran.
Sementara Anggota DPRD OKU yang hadir yakni, Ketua Komisi III DPRD OKU, Ridar dan Anggota DPRD OKU lainya, seperti Parwato dan Marjito.
Ketua Komisi I DPRD OKU Yudi Purna Nugraha dan Sekretaris DPRD OKU, A Karim.
Baca: Posting Wajah Penuh Keringat,Agus Yudhoyono Bikin Netizen Cewek Salting,Pengen Ngelap
Fitri Aisyah, perwakilan TKS saat menyampaikan aspirasi mengatakan antara lain mereka meminta dan mengharapkan kejelasan untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) dan Surat Perintah Kerja (SPK).
Sebab sampai saat ini mereka belum ada SK dan SPK padahal itu merupakan payung hukum mereka dalam bekerja.
"Tolong bapak buatkan kami SK dan SPK untuk kejelasan dan masukan kami ke data base Kepegawaian di BKD OKU. Mengapa hal ini kami pertanyakan sebab sampai saat ini data kami belum masuk data base BKD OKU," katanya dihadapan Anggota DPRD dan pihak Diknas OKU yang hadir.
Baca: Kerap Unggah Foto Bergaya Hidup Mewah,Penyanyi Ini Sukses Tipu Publik,Akun Ini Beberkan Faktanya
Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu ia dan beberapa rekan seperjuangannya ke Jakarta. Dari itu di ketahui sekarang ini UU ASN sudah menjadi RUU.
"Tapi satu kali lagi kami terbentur masalah SK. Tolong pak buatkan kami SK. Akui kami di daerah ini pak. Dalam RUU itu SK inilah, yang bisa membuat kami jadi ASN. Kami tidak minta gaji besar, tidak minta perjalanan dinas. Kami hanya minta di data pak dan minta SK," harapnya.
Sri Nilalestari perwakilan TKS lainnya sebelum menyampaikan aspirasi mengatakan, jangan mengaggap mereka sebagai anak durhaka."Kami adalah anak bapak yang ingin bertanya kepala Dinkes sebagai bapak kami," katanya.
Baca: Viral Sosok Paspampres Cantik Kawal Jokowi di Bangladesh, Inikah Identitas Aslinya?
Mereka mempertanyakan mengapa Bidan dan Dokter bisa ada SK Bupati. Sementara mereka tidak ada. Padahal beban dan tanggung jawab kerja sama. "Dokter dan perawat ini berkolaborasi dalam bekerja. Kami juga sudah cek ke BKD, data base kami tidak ada padahal kami selalu diminta berkas untuk di data," katanya, anak kami tinggal dan titipkan untuk mengabdi dalam bekerja.
