Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan Bebani APBD OKI, Masih Banyak Fasilitas Publik yang Harus Dibenahi

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG- Padamnya Listrik Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Kayuagung beberapa hari terakhir dikeluhkan masyarakat.

Kepala Bagian umum Setda OKI, Yusuf Hendra, S. STP selaku pengelola LPJU menerangkan padamnya sarana penerangan jalan ini akibat menunggaknya pembayaran selama dua bulan terakhir.

"Pembiayaan lampu jalan berksar 950 juta perbulan jadi tunggakannya mencapai 1.8 Milyar" Ungkap Yusuf, Rabu, (17/10).

Sebelumnya menurut Yusuf pihaknya sudah melakukan perhitungan kebutuhan untuk membayar penerangan jalan rakyat ini selama 1 tahun dan telah membahas kebutuhan tersebut bersama DPRD

"Totalnya kebutuhan setahun diangka 11,4 Milyar," Ujar Yusuf

Angka tersebut menurut Yusuf sebetulnya bisa ditutupi melalui pembayaran Pajak LPJU yang dibebankan ke pelanggan bahkan berlebih.

Namun pembayaran tidak bisa dilakukan bahkan tidak bisa diakomodir dianggaran perubahan 2017 karena defisit anggaran.

Sebelum itu, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jadi angin segar bagi sejumlah anggota DPRD Kabupaten OKI.

Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo 2 Juni 2017 lalu itu memperbolehkan adanya kenaikan tunjangan DPRD tergantung kemampuan daerah masing masing.

Bagi kabupaten yang memiliki kemampuan fiskal rendah seperti Kabupaten OKI, maka sangat sulit untuk melakukan alokasi pembiayaan untuk memenuhi hasrat tunjangan anggota DPRD tersebut.

Apalagi sebagai daerah bukan penghasil migas ketergantungan Kabupaten OKI terhadap dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) masih sangat tinggi tunjangan tersebut sangat membebani belanja daerah.