Penerimaan Honorer Pol PP Palembang Disinyalir Akal- Akalan Titipan Eksekutif dan Legislatif
Dimana yang diterima adalah titipan pejabat baik di eksekutif maupun legislatif pada pemerintahan kota Palembang.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Hartati
lihat foto
Namun hanya 25 SKPD yang sudah masuk evaluaisi, mayoritas memperpanjang kontrak, sehingga 50 dari umum dan 50 dari non PNS D yang tidak diperpanjang tersebut," ucapnya.
Terpisah Sekretaris Fraksi Hanura Amanat Nasional Bulan Bintang (HANBB) di DPRD Palembang Hidayat Komsu menilai jika informasi itu tidak benar, dan hanya berita bohong yang ingin menjelek-jelekan lembaga legislatif Palembang tersebut.
"DPRD Palembang tidak pernah mendapatkan jatah-jatah, dan rumor itu sering terjadi sejak pertama dan itu tidak pernah. kami selaku sekretaris tidak pernah dengar soal itu,"tegasnya.
Politisi Hanura ini juga mengungkapkan, pihaknya tidak bisa melakukan pengawsan soal itu meskipun menggunakan APBD, karena harus ada laporan dari masyarakat ke pihaknya.
"Soal pengawasan itu bukan poksi kami, tetapi jika aduan masyarakat dilampiri data-data pendukung baru akan ditindaklanjuti. Selama ini juga, penerimaan itu sudah disampaikan di internet ada buka pengumuman, dan yang ngetes orang luar baik persyaratan, tinggi badan oleh institusi yang terjamin,"pungkasnya.
