Penerimaan Honorer Pol PP Palembang Disinyalir Akal- Akalan Titipan Eksekutif dan Legislatif

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,,-Penerimaan honorer Sat Pol PP kota Palembang tahun anggaran 2016, disinyalir hanya kamuflase atau akal-akalan saja.

Pasalnya, penerimaan pegawai yang diperuntukkan untuk meneggakkan Perda yang ada di kota Palembang tersebut, merupakan titipan para pejabat yang ada di kota Palembang.

"Semuanya sudah titipan anggota dewan dek, dan jangan berharap masyarakat umum bisa diterima nanti,"kata salah satu anggota Pol PP kota Palembang, kepada Tribun Sumsel.

Menurutnya, penerimaan sebelumnya juga hampir sama.

Dimana yang diterima adalah titipan pejabat baik di eksekutif maupun legislatif pada pemerintahan kota Palembang.

"Sudah bukan hal yang lumrah lagi, setiap penerimaan CPNS atau honorer selama ini seperti itu, dan biasanya siapa yang paling tinggi jabatan yang nitip (dekeng) dipastikan akan lebih berpeluang besar,"jelasnya.

Hal senada diungkapkan anggota Pol PP Palembang lainnya, ia sendiri merekomendasikan sang adik untuk bisa diterima sebagai honorer Pol PP, dengan menyerahkan sejumlah uang kepada oknum pejabat Pol PP yang ada.

"Kita harus setor uang jutaanlah, agar bisa diterima,"capnya.

Wakil walikota Palembang Fitrianty Agustinda sendiri, belum mengetahui jika informasi adanya penerimaan honorer itu hanya akal-akalan, dan jika itu benar maka tidak sejalan dengan kebijakan kepemimpinan dirinya dengan sang Walikota Palembang Harnojoyo, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan selama ini.

"Jika benar penerimaan seperti itu, maka tidak benar. Sebab selayaknya, ada penerimaan dilakukan transparan dan objektif sejak syarat administrasi. Kalau cakap dan memeng lulus akan diterima," capnya.

Ditambahkan mantan ketua komisi II DPRD Palembang ini, setiap penerimaan pegawai di lingkungan Pemkot Palembang dipastikan tak ada "penitipan" penerimaan baik honorer ataupun CPNS.

"Jadi, tidaklah benar ada titipan, kita akan melakukan semuanya sesuai prosedur. Termasuk ada seleksinya ada pemeriksaan narkoba. Sebab, Kalau penerimaan honorer saja sudah pengguna atau bandar narkoba, pasti jadi masalah kedepannya, karena duit rakyat untuk menggaji mereka,"jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Palembang Ratu Dewa, meminta kepada Sat Pol PP agar dalam penerimaan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang sah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Palembang Ratu Dewa

Meskipun begitu, karena anggaran penerimaan itu teknisnya berada langsung di Sat Pol PP maka hal itu kewenangan Sat Pol PP, dan pengawas internallah yang mengawasi perekrutannya.

"Memang itu sudah masuk penganggaran pengadaan pegawai non PNS pol PP tahun 2016, sebanyak 100 orang. Memang sebenarnya pal Wali awalnya untuk menarik honorer (tenaga non PNS D) yang tidak diperpang kontraknya untuk digeser kesana, sehingga dibuat surat edaran ke SKPD untuk evaluasi analisis beban kerja masing-masing, layak dan yang harus dipertahankan, kemudian memperhatikan produktifitas dan kedisiplinan.