Panti Gelandang Orang Terlantar di Palembang Butuh Tenaga Wanita

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Weni Wahyuny

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan meninjau langsung Panti Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) di jalan Pangeran Ayin Kenten Laut Palembang, Selasa (6/12/2016).

Plt Kepala Dinsos Provinsi Sumsel Belman Karmuda mengatakan kunjungan tersebut untuk meninjau langsung kondisi panti tersebut terkait pengalihan pengurusan PGOT dari Pemkot Palembang ke Pemprov Sumsel. 

"Tadinya punya Palembang karena menurut Undang Undang No 23 tahun 2014 urusan panti dan sebagainya diserahkan menjadi kewenangan provinsi," kata Belman. 

Belman menyebutkan bahwa dari pantauan tersebut kondisi panti sangat memprihatinkan baik tempat maupun kesehatan seperti kebersihan dan lain sebagainya. Petugasnya ada 5 PNS selebihnya non PNS.

"Tenaga disana masih sedikit. Sekarang ini dibutuhkan tenaga untuk wanita untuk bertugas bersih bersih," kata Belman.

Selain itu lanjut Belman, yang dibutuhkan di panti tersebut adalah juru masak serta petugas keamanan.

Belman pula menyebutkan bahwa saat kedatangan ke Panti tersebut tercium aroma yang "luar biasa" dan ia mengaku sangat miris.

Ia menginformasikan ada total 254 penghuni panti tersebut dari orang normal, "setengah normal" bahkan sudah tidak waras lagi. 

"Bahkan bisa lebih dari itu karena sekarang ada kendaraan operasional yang  setiap malam beroperasi untuk mencari gelandangan dan lain sebagainya. Kalau dapat banyak, berarti penghuni bisa bertambah," tambahnya. 

"Kegiatan mereka macam-macam, ada olahraga, menganyam, buat pot, tapi itu bagi yang tidak waras. Bagi yang tidak waras hanya melamun," timpalnya. 

Belman menjelaskan mulai 1 Januari mendatang ada 12 panti diserahkan kepada Pemprov Sumsel dari kabupaten/kota di Sumsel.

Yakni dari Palembang, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, a Palembang, Lubuklinggau dan Musirawas.

Sebelumnya ada empat panti yang sudah diurus Pemprov Sumsel yakni Panti Sosial Tresna Werda / Panti Jompo Indralaya, Panti Sosial Marsudi Putra Darmapala Indralaya, Panti Sosial Bina Remaja Indralaya, dan 

Panti Sosial Karya Wanita Harapan Palembang yang nantinya akan dipindahkan ke Indralaya 

"Jadi mulai 1 Januari menjadi tanggung jawab provinsi ada 16 panti. Sekarang ini Saya tinjau dulu personil, aset dan lain sebagainya, secara global sudah diserahkan bupati ke gubernur," ucap Belman. 

Meski panti asuhan yang diurus oleh Pemprov Sumsel bertambah, Belman menyebutkan dana untuk mengurus penghuni panti sangat minim, sayang Belman tak menyebutkan angkanya. 

"Dinsos akan carikan CSR untuk mencari dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan di panti. Kami meminta kepada siapapun, donatur, perusahaan BUMN maupun BUMD untuk membantu ini," jelasnya. 

Belman menyebutkan di panti harusnya dilengkapi debgan ulama untuk bimbingan agama, tim medis, aparat kepolisian dan Pol PP.

Sementara untuk di panti tunanetra dibutuhkan tenaga pendidik atau relawan sosial untuk mengajarkan huruf braile.