Kadin Pendidikan Setuju Pemerintah Pusat Hapuskan Ujian Nasional
Di OKU kata Mahyuddin ada lebih kurang, 5000 siswa Sekilah Mengah Pertama (SMP) dan sekitar 6000 pelajar Sekolah Dasar.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM,BATURAJA - Pemerintah pusat mewacanakan penghapusan ujian nasional (UN).
Wacana ini ditanggapi, positif Kadis Pendidikan OKU, H Mahyuddin Helmy saat dibincangi TribunSumsel.com, Rabu (30/11/2016).
Menurutnya, kebijakan itu cukup bagus. Namun pastinya sebelum melakukan moratorium atau menghentikan sementara pelaksanaan ujian nasional pada 2017, pemerintah pusat harus mengkaji hal itu dengan baik.
"Jika memang nantinya pasti disahkan penghapisan Ujian Nasional ini, nanti untuk menentukan lulus tidaknya pelajar ada pada sekolah," katanya.
Di OKU kata Mahyuddin ada lebih kurang, 5000 siswa Sekilah Mengah Pertama (SMP) dan sekitar 6000 pelajar Sekolah Dasar.
Sementara 4000 pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah kembali ke provisi, jadi bukan wewenang Disdik OKU lagi.
Kadis Pendidikan OKU, H Mahyuddin Helmy
Namun sesuai data mereka ada sekitar 4000 pelajar SMA di daerah berjuluk Bumi Sebimbing Sekundang.
Mengingat penghapusan UN ini belum dipastikan, sebab sifatnya masih wacana pemerintah pusat mereka tetap menggarkan dana melalui APBD OKU 2017 untuk penganggaran dana pelaksanaan UN.
Jikapun nanti dipastikan UN dihapuskan dana itu akan dikembalikan.
"Harus kita siapkan anggaran UN. Sebabkan ini baru wacana belum pasti," ucap Mahyuddin mengaku jika memang pemerintah pusat memutuskan UN dihapuskan ia setuju.
Artinya kelulusan pelajar kedepan sepenuhnya kewenangan sekolah.
"Tetap ujian, namun sifatnya ujian sekolah saja. Bukan Ujian Nasional. Kita lihat saja nanti bagai mana keputusan pemerintah pusat terkait penghapusan UN ini. Kalu kita di OKU tidak masalah. Hapuskan atau tidak jika itu memang keputusan pemerintah pusat kami ikuti," ceritanya.(rws)
