Tahapan Pilkada Prabumulih 2017 Butuh Rp 5 Miliar

Tidak main-main, berdasarkan informasi didapat KPUD Prabumulih mengajukan anggaran sebesar Rp 28,696 miliar kepada Pemerintah kota dan DPRD untuk perg

Penulis: Edison | Editor: M. Syah Beni
TRIBUNSUMSEL.COM/ABRIANSYAH LIBERTO
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Menyambut pergelaran pesta rakyat lima tahun sekali pada 2018 mendatang yakni pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Prabumulih mulai sibuk menyusun rencana anggaran.

Tidak main-main, berdasarkan informasi didapat KPUD Prabumulih mengajukan anggaran sebesar Rp 28,696 miliar kepada Pemerintah kota dan DPRD untuk pergelaran pesta rakyat 2018 mendatang itu.

Bahkan, untuk tahapan pilkada yang akan dilaksanakan terhitung mulai 2017, lembaga penyelenggara pemilu itu telah mengajukan dana sebesar Rp 5,113 miliar untuk membiayai berbagai kebutuhan di tahapan pemilu.

"Pengajuan sudah kami lakukan, karena mulai Oktober 2017 mendatang gelaran tahapan pemilu sudah dimulai," kata Ketua KPU, M Takhyul SIP melalui Sekretaris, Dinerson kepada wartawan, kemarin.

Dinerson menuturkan, dana tahapan itu nantinya akan digunakan untuk sosialisasi, perekrutan PPK/PPS, pemuktahiran data pemilih, bimtek, publikasi media, dana operasional dan untuk kebutuhan lainnya. "Nanti juga dana yang sifatnya hibah itu akan kita gunakan untuk launcing pilkada," bebernya.

Dinerson menuturkan, hingga saat ini KPUD Prabumulih masih menunggu hasil pembahasan APBD Induk 2017 terkait pengajuan dana tahapan pilkada yang diajukan. "Kami berharap dana tahapan pilkada disetujui sehingga kita bisa menyelenggarakan tahapan pilkada mendatang," tuturnya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, Ahmad Palo SE ketika dibincangi mengatakan, usulan KPUD yang masuk dalam KUA-PPAS APBD Induk 2017 tengah dilakukan pembahasan saat ini.

ketua dprd prabumulih

"Tentu kita akan alokasikan dana itu karena tahapan sudah mulai, namun dana tidak terlalu besar karena baru tahapan. Selain KPU juga ada Bawaslu mengajukan usulan," ujarnya.

Palo mengatakan, saat ini pemerintah Prabumulih mengalami defisit anggaran, sehngga pembahasan dana hibah untuk KPUD akan mengacu pada prinsip efektif dan efisien. "Usulan itu akan kami verifikasi dan nanti kita akan utamakan prinsip efektif serta efisien," katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved