Eksklusif: Kuto Gawang Nama Institusi Kerajaan dan Sakral

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Semangat DPRD dan Pemkot Palembang untuk melestarikan nama Kuto Gawang patut diapresiasi.

Namun sayang, penempatan kawasan dan penggunaan nama Kecamatan Kuto Gawang, kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Ilir Timur II, dinilai tidak tepat dan melenceng dari sejarah.

Dua Sultan Palembang mendesak dilakukan revisi.

"Jangan merusak sejarah. Ikuti sejarah lama, sejarah yang ada," tegas Sultan Mahmud Badaruddin III Raden Muhammad Syafei Prabu Diraja ditemui Tribun Sumsel di kediamannya, Rabu (28/9).

Menurut dia, wilayah Kecamatan Kuto Gawang yang baru diresmikan dua hari lalu salah kaprah.

Menjadikan Kuto Gawang sebagai nama kecamatan akan mengaburkan sejarah tentang Palembang.

Apalagi di era internet, ketika orang mengetik kata kunci Kuto Gawang di mesin pencarian google maka diperoleh adalah kecamatan.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin protes keras Kuto Gawang dijadikan nama kecamatan.

Sebagai nama institusi kerajaan, sultan menganggap ini adalah sesuatu yang sakral.

“Dampak utama adalah pengaburan sejarah. Apalagi sistem mbah google."

"Padahal itu sejarah pertama pecahnya perang dengan Belanda."

"Itu tidak pernah diungkap dan diulas. Kalau zaman Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, perang melawan belanda terjadi 200 tahun kemudian,” kata Sultan Iskandar.