Nelayan Muara Angke: Saya Berharap Matanya Si Ahok Itu Enggak Buta

TRIBUNSUMSEL.COM - Rencana dibangunnya 17 pulau yang dikelola oleh beberapa perusahaan pengembang menjadi penuturan sinis bagi para nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

Walaupun hasil operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mohammad Sanusi, dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, serta mencekal pengusaha sekaligus pendiri Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan, proyek reklamasi nampak terus berjalan.

Berdasarkan pantauan Warta Kota, terlihat dari lantai V Gedung Green Bay Pluit, pulau buatan yang menjadi proyek reklamasi pantai terus berjalan. Beberapa alat berat tetap beroperasi seperti biasanya.

Terlihat dari kejauhan, truk-truk pengangkut bahan daratan atau pasir untuk pembuatan pulau tersebut terus berlalu-lalang. Beberapa kontraktor atau pekerja yang berada di lokasi masih sibuk ke sana dan kemari membangun pulau yang berkelas elit itu.

Pulau-pulau yang hingga saat ini masih dalam pembangunan diketahui dikelola oleh beberapa perusahaan pengembang.

Diantaranya PT Muara Wisesa Samudera satu pulau, PT Pelindo menggarap satu pulau, PT Manggala Krida Yudha satu pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebanyak empat pulau, PT Jakarta Propertindo dua pulau, PT Jaladri Kartika Ekapaksi satu pulau, PT Kapuk Naga Indah lima pulau, dan dua pulau lainnya masih belum dilirik investor.

Pembangunan itu, justru menjadi penuturan sinis bagi para sekelompok nelayan yang berada di Muara Angke. Perusahaan-perusahaan tersebut diangkap sebagai perusak alam sekaligus menghilangkan mata pencaharian para nelayan.

"Laut jadi dangkal, ikan juga pada lari-lari. Bau limbah, air jadi kotor. Bagaimana kami mau mendapatkan ikan yang banyak. Ikan banyak yang mati bahkan kabur karena ada proyek yang menurut saya enggak punya hati nurani.

Bayangkan, banyak teman-teman saya menjadi buruh serabutan karena ya menyerah, ikan tak pernah dapat ataupun sedikit. Kami mesti menjauh lagi menangkap ikan, sementara bahan bakar enggak mencukupi," kata seorang nelayan Muara Angke, Idam (33), Senin (4/4).

Idam menuturkan, dirinya perlu menangkap satu hingga dua ton ikan, untuk dapat menghidupi istri dan kedua anaknya yang masih bersekolah. Pasalnya, proyek yang sampai saat ini pembangunannya berlarut-larut membuat dirinya sempat berpikiran berhenti menjadi nelayan ikan.

"Saya berharap matanya si Ahok itu enggak buta. Betapa bodohnya seorang Gubernur mengizinkan membangun proyek yang merusak alam seperti itu. Begini aja deh, apa sih tujuan dibangunnya 17 pulau itu di laut? Kita kan masih punya Kepulauan Seribu. Tolong lah, tangkapan ikan kita sedikit karena proyek itu. Pakai akal sehat dong," akuinya.
Selama 15 tahun lebih, baru kali ini Idam mengaku sulitnya menangkap ikan di laut.

Penuturan sinis bagi nelayan terhadap proyek reklamasi, membuat Rustam Effendi selaku Wali Kota Jakarta Utara, serta Camat Penjaringan, Abdul Khalit enggan berkomentar. Baik saat dihubungi via telepon maupun pesan singkat.

Sementara itu, Ubaidillah selaku Dewan Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyanyangkan sikap pemerintah yang enggan mengomentari proyek tersebut.

"Sudah hal yang wajar kalau mereka (Rustam dan Badul Khalit) enggan menanggapi. Ya mereka takut, toh atasannya (Ahok) mendukung akan dilanjutkannya proyek pembangunan reklamasi pantai itu," ucap Ubaidillah saat dikonfirmasi Warta Kota.

Ubaidillah mengaku pulau yang terlihat dari Gedung Bay Walk Pluit merupakan pulau F dan G. Kedua pulau itu diketahui dikelola oleh PT Muara Wisesa Samudera, dan pihak Podomoro Land.

Menurut Ubaidillah, hingga saat ini dirinya masih mempertanyakan tujuan penting dibangunnya reklamasi pantai untuk kalangan orang berekomi atas tersebut.

Baca berita lengkapnya di edisi cetak Tribun Sumsel, Selasa (5/4/2016)

Ikuti beritanya di topik: KPK Kejar Taipan Palembang