Pemerintah Harus Berpengalaman dan Bisa Taat Azas Aturan yang Ada

TRIBUNSUMSEL.COM - Disinggung soal ambisi PDIP untuk posisi Wawako Palembang tersebut, Ketua DPC PDIP Palembang Zulfikri Kadir mengatakan hal itu semata-mata untuk menjalankan aturan yang berlaku yang seharusnya dijalankan kepala daerah.

"Terlepas posisi wawako itu, di samping untuk taat aturan, itu juga kebutuhan diisi posisi wawako karena sangat penting. PDIP bukan soal ambisi untuk itu, melainkan kekosongan itu harus diisi dan taat azaz, mengingat kebutuhan akan pemerintah yang solid. Palembang akan banyak event internasional dan nasional dalam waktu dekat, sehingga perlu kepemimpinan yang lengkap," kata dia.

Zulfikri tak menampik dugaan Harnojoyo lebih cenderung untuk "menjomblo". Padahal PDIP sudah mengeluarkan SK calon wawako Yudha Rinaldi, enam bulan yang lalu.

"Jadi, ini pelajaran bagi kepala daerah yang baru akan dilantik dalam waktu dekat, pemerintah harus berpengalaman dan bisa taat azas aturan yang ada," tandasnya.

Secara terpisah, Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Chandra Darmawan mengungkapkan, partainya bisa saja mendukung gagasan PDIP tersebut, kalau memang alasan yang diungkapkan dianggap tepat.

"Kalau memang alasan PDIP kami anggap benar, kenapa tidak digunakan hak itu. Kami akan mendukungnya," kata Chandra.

Anggota DPRD Palembang ini menuturkan, meskipun akan mendukungnya, pihaknya tetap akan mempelajari usulan yang ada tersebut.

"Tapi tetap harus kami pelajari dulu, dasar-dasar interpelasinya apa, karena baru wacana,"tegasnya.

Berbeda dengan Ketua DPD PAN Palembang, Yudi F Bram. Sebagai salah satu partai yang mulai dari awal memperjuangkan kemenangan Romi-Harnojoyo saat Pilkada 2013 lalu, sampai dengan sekarang Harnojoyo menjadi Walikota Palembang, tetap mempunyai komitmen untuk mendukung segala kebijakan pemerintah.

Yudi, yang juga digadang jadi Wawako Palembang, belum melihat ada kesalahan fatal yang dilakukan Harnojoyo.

"Kami melihat belum ada kebijakan Harnojoyo selaku Walikota Palembang yang merugikan kepentingan masyarakat Kota Palembang, termasuk masalah pemilihan wawako yang memakan waktu cukup lama, bukanlah kesalahan Harnojoyo, melainkan memang aturannya terdapat kerancuan," katanya.