Tantangan Setelah Sanksi FIFA

BUKAN lagi kejutan ketika federasi sepakbola internasional FIFA, akhirnya menjatuhkan sanksi kepada federasi sepakbola Indonesia. FIFA menilai pemerintah Indonesia sudah melakukan pelanggaran dan hukuman baru akan dicabut jika intervensi tidak lagi dilakukan. Sanksi ini tertulis dalam dokumen FIFA, Sabtu (30/5/2015), ditandatangani Sekjen FIFA Jerome Valcke.

Dalam dokumen itu dijelaskan, keanggotaan Indonesia dicabut atas hasil rapat Komite Eksekutif-nya di Zurich, Swiss.

Sanksi FIFA ini adalah rangkaian panjang kemelut yang terjadi di tubuh PSSI, dan sudah diprediksi sebelumnya, setelah Menpora dengan kekuasaannya membekukan PSSI. Organisasi itu dinilai tidak mengindahkan sejumlah aturan yang ditetapkan oleh Menpora melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPPI). sejak Maret lalu. Kisruh dualisme kepemilikan Arema Cronus Malang dan Persebaya Surabaya yang masuk dalam 18 tim yang berlaga di Liga Indonesia 2015 atau QNB Liga, menjadi titik kulminasi Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI pada 17 April lalu. PSSI kemudian melalui

PT Liga menghentikan semua kompetisi yang berada di bawah naungan organisasi tersebut sejak 2 Mei.
Akibat dua keputusan tersebut, berdampak besar bagi klub-klub sepakbola baik di level tertinggi, Liga Super Indonesia hingga kompetisi divisi II dihentikan. Apalagi setelah PSSI kemudian memutuskan, kompetisi di tahun 2015 dinyatakan berakhir.

Respon klub ebrbeda-beda atas dua putusan tersebut. Beberapa klub yang tak kuat bertahan dengan konflik yang terjadi, membubarkan diri, seperti Persis Solo dan Persela Lamongan. Kontrak pemain diputus, bahkan ada beberapa yang belum menerima gaji sekalipun.

Sementara klub yang lebih mapan, masih bisa bertahan dengan beberapa konsekueansi. Arema, Sriwijaya FC, dan persija, memilih tetap bertahan sampai ada keputusan final. Selain mengalami kerugian secara finansial, klub terpaksa memotong gaji para pemain hingga 90 persen. Hingga beberapa klub besar akhirnya memilih memutus kontrak para pemain asing, dan merumahkan pemain lokal. Klub akan bubar.

Isu lebih miris lagi, akibat tidak ada kompetisi, sejumlah pemain menjadi pengangguran. Sebab, sepak bola adalah periuk nasi mereka, tempat mereka mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Terdengar sejumlah pemain akhirnya memilih menajdi pemain tarkam alias pertandingan antar kampung seperti turnamen dengan memerebutkan sejumlah uang. Laga yang tidak profesional, sesuai dengan aturan FIFA. Padahal, risiko bermain di laga tarkam, mereka sangat rentan cedera karena lapangan tidak standar. Bahkan tak jarang pertandingan berakhir dengan kisruh dan perkelahian masal.

Konflik mengenai keputusan Menpora membekukan PSSI pun sebenarnya terjadi dualisme. Presiden Jokowidodo, misalnya mendukung langkah Menpora dan berharap sanksi FIFA menjadi momentum untuk membersihkan PSSI dari berbagai dugaan korupsi dan mafia sepakbola. Sementara Wapres Jusuf Kalla, justru menginginkan Menpora mencabut pembekuan PSSI demi menyelamatkan sepakbola nasional. Sebaba, sanksi FIFA berakibat indonesia dicabut keanggotaannya dari FIFA, kompetisi di tanah air tidak diakui, bahkan tim nasional dan klub tidak boleh ikut dalam ajang kompetisi internasional yang digelar resmi oleh FIFA.

Beruntung, timnas yang saat ini siap berlaga di SEA Games Singapura masih diberi keringanan untuk tetap bisa ikut berkompetisi.

Apapun yang mungkin diinginkan dari pembekuan PSSI,dan sanksi FIFA tersebut, kita berharap pemerintah segera bisa membenahi semua lini, baik di organisasi PSSI, kepengurusan yang dinilai banyak mafianya, hingga perwasitan dan perjudian pengaturan skor pentandingan. Hanya saja, pemerintah harus juga bisa membuktikan bahwa tudingan seperti itu, walaupun sudah menajadi rahasia umum, namun tetap harusnya bisa dibuktikan.

Seperti dugaan mafia yang ada di tubuh FIFA, terbukti dengan penangkapan terhadap 9 petinggi FIFA yamng terlibat dalam skandal suap, korupsi dan pencucian uang, beberapa hari lalau jelang kongres pemilihan Ketua baru FIFA di Swiss. Jika belum ada tindakan nyata seperti itu, yakin bahwa benang kusut di tubuh PSSI tak akan terselesaikan. Karena semua elemen di PSSI dari pusat hingga ke daerah, termasuk klub dan perangkat pertandingan, terlihat solid. Upaya Menpora menyusun kepengurusan PSSI baru, dan memutar kompetisi lagi, tak akan mudah dan bisa diterima. Apalagi untuk mencabut sanksi FIFA, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Inilah tantangan terbesar Imam Nahrawi. Mampukah? kita tunggu saja.