Hikmah Beras Plastik

SEMINGGU terakhir ini isu nasional didominasi oleh munculnya beras plastik. Beras plastik yang dimaksud adalah beras yang dioplos dengan plastik yang menyerupai butiran beras. Banyak perdebatan dan persepsi yang timbul akibat beras plastik tersebut. Ada yang mengatakan, fenomena ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan penemuan beras plastik ini dinilai janggal.

Menurut pengalaman seorang pedagang beras di Bekasi, tidak mudah mencampur beras asli dengan plastik. Bahkan harga biji plastik lebih mahal daripada harga beras. Singkat kata tidak mungkin ada pengusaha beras yang mau rugi dengan mengoplos beras yang asli dengan beras yang berbahan dasar plastik. Berarti, diduga ada motif lain selain motif ekonomi.

Motif yang dimaksud adalah motif politik. Dalam bahasa politik pemunculan beras plastik sudah masuk kategori usaha makar terhadap negara. Demikian menurut Mendagri Tjahyo Kumolo. Bahkan ia menilai hal itu sebagai sabotase kepada pemerintah. Entah secara kebetulan atau direkayasa isu beras plastik ini muncul berdekatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei yang sebelumnya diisukan akan menjadi hari pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.

Tidak heran bila Mendagri memandang fenomena itu sebagai upaya makar.

Namun apapun persepsi yang muncul fenomena ini jelas merugikan pedagang beras dan masyarakat. Omzet pedagang beras turun. Khususnya pedagang pasar tradisional.

Sementara dari sisi positif, fenomena ini menimbulkan hikmah tersendiri. Pertama, jelas membuat perhatian para pemangku kepentingan tentang tata kelola beras menjadi terfokus kembali. Sudahkah tata kelola distribusi beras menguntungkan petani dan konsumen?

Selama ini yang terjadi, Perum Bulog membeli beras tidak langsung ke petani. Dengan demikian petani tidak dapat langsung mendapatkan untung. Harga pun menjadi tidak stabil. Konsumen pun rugi. Ketimpangan harga di tingkat petani pun tak terelakkan.

Harga gabah di petani mencapai Rp3.400-Rp3.600 per kg. Harga beras mencapai Rp 5.000-Rp6.000 per kg. Di kota harga beras mencapai Rp9.000-Rp10.000 per kg. Berarti ada selisih Rp4.000 per kg yang dinikmati pengusaha. Untung petani cuma 10-20 persen.

Persoala tata kelola produk bagi konsumen di Indonesia relatif masih lemah. Tidak terkecuali tata kelola beras, tata niaga produk pertanian, terutama asal usul impornya. Misalkan, belum jelas pendaftaran merek beras, termasuk soal kemasannya. Padahal kalau hal itu sudah jelas akan mudah ditelusuri asal beras ataupun asal produk impor lainnya.

Hikmah lainnya, kontrol terhadap kualitas pangan segar dan pengawasan harus diperketat. Apalagi penduduk Indonesia dikenal sangat bergantung pada tersedianya beras. Upaya diversifikasi pangan yang digalakkan pemerintah belum optimal. Tidak heran isu beras menjadi hal yang sensitif.