Beri Jokowi Kesempatan

HARI Kebangkitan Nasional, Rabu 20 Mei 2015, sempat diagendakan menjadi momentum para mahasiswa Indonesia untuk menggulingkan Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hanya saja, ambisi besar para mahasiswa tidak mampu menarik simpati para rekannya se-Indonesia, sebagaimana aksi para mahasiswa yang dilakukan pada Reformasi tahun 1998 lalu. Saat itu mahasiswa berhasil melumpuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa dan memaksa Presiden Suharto lengser keprabon.

Aksi massa kemarin siang ternyata hanya dihadiri ribuan orang saja, dan belum mampu membuat kejutan besar. Padahal, sebagai antisipasi pengamanan, Polri sudah menyiapkan sekitar 2500 personil. Aksi mahasiswa untuk menggulingkan pemerintah yang baru berjalan enam bulan itu "tidak laku dijual?" Faktanya memang demikian.

Boleh jadi, para mahasiswa dari berbagai elemen perguruan tinggi di seluruh Indonesia berbeda pandangan terhadap pemerintahan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Harus diakui, faktanya beberapa kebijakan yang sudah diambil Jokowi-JK sangat tidak pro rakyat, tertama dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa kali dalam hitungan belum genap 100 hari pemerintahannya.

Padahal, dampak dari kenaikan harga BBM tersebut sangat besar. Harga-harga barang kebutuhan pokok melonjak. Begitu juga ongkos-ongkos transpor seperti angkot, bus, bahkan harga naik ojek. Belum lagi PLN yang menaikkan tarif dasar listrik, bahkan Pertamina ikut-ikutan menaikkan harga gas elpiji 3 kilo maupun 12 kg. Semua itu menjadi kebutuhan vital rakyat.

Betapa susahnya rakyat kecil terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap, sepeti buruh kasar, pekerja rendahan, pengojek, dan lainnya. Semua serba mahal. Sedangkan bagi PNS, Polri dan TNI tentu tidak terlalu merisaukan. Karena gaji mereka terbilang cukup, bahkan pemerintah memberikan remon sebagai bonus tambahan.

Sejumlah menteri jokowi justru sering membuat kegaduhan. Termasuk keputusan Menkumham yang menyebabkan konflik dua partai besar, Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Belum lagi pelemahan lembaga anti korupsi KPK dengan sempat membiarkan konflik berkepanjangan antara para pimpinan KPK dan petinggi Polri. Semua itu bertendensi politis. Sementara Jokowi masih tidak bisa lepas dari jabatannya sebagai petugas partai PDI Perjuangan yang sepenuhnya dikuasai oleh Megawati. Soal yaang ini sudah menjadi rahasia umum. Dan sepatutnya, Jokowi harus segera melepaskan diri dari kepentingan dan ikatan partai tersebut. Karena dia Presiden, berada di atas semua kelompok, golongan maupun partai.

Sementara di sisi lain, Jokowi mampu memperlihatkan sosok yang rendah hati, dan merakyat. Dia mau mengunjungi warga hingga ke pelosok desa. Bahkan ke daerah terpencil di daerah timur pun disambanginya. Dia juga menjanjikan pembangunan sejumlah jalan tol dan poros maritim nasional, termasuk ditandai dengan ground breaking tol Trans Sumatera mulai dari Lampung sampai Aceh pada April lalu.

Efisiensi di sejumlah mata anggaran pemerintahan pusat hingga ke daerah, seperti larangan rapat di hotel, larangan perjalanan dinas ke luar negeri, dan efisiensi uang perjalanan dinas, sebagai bentuk penghematan yang boleh jadi menarik perhatian.

Beberapa rangkaian fakta ini, boleh jadi membuat sebagian besar mahasiswa bimbang untuk bersikap dan memutuskan. Bergabung untuk menurunkan Jokowi dari kursi presiden, atau tetap memberikannya ruang dan kesempatan untuk bisa berbenah dan belajar dari proses pemerintahannnya yang baru berjalan beberapa bulan.

Jika dalam perjalanan ke depan, setahun atau dua tahun tidak ada perubahan signifikan, atau bahkan semakin menyengsarakan rakyat, kegaduhan politik, dan pelemahan KPK, maka gerakan mahasiswa memang pantas untuk didukung oleh semua elemen perguruan tinggi. bahkan mungkin juga oleh rakyat. Jadi, ada baiknya kita beri kesempatan agar Jokowi-JK dan para pembantunya di kabinet untuk bekerja lebih giat, lebih kompak, dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.