Mantan Wapres: Keliru Kalau Presiden dan Wapres Bagi Tugas seperti Bagi Kue

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno menilai keliru jika Presiden dan Wakil Presiden membagi-bagi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Try, Presiden adalah pimpinan eksekutif, sedangkan Wapres bertugas sebagai pembantu Presiden.

"Jadi tidak benar kalau Presiden dan Wapres bagi tugas seperti bagi kue. Presiden urusi ekonomi, Wapres urusi bidang lain, tidak seperti itu. Presiden pimpin eksekutif Pemerintah, dan Wapres membantu," kata Try saat menjadi pembicara dalam Supermentor 6 Leaders di Jakarta, Minggu (17/5/2015).

Acara ini digagas Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal yang pernah mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Hadir sebagai pembicara dalam acara ini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-3 BJ Habibie, serta Presiden pertama Timor Leste Xanana Gusmao.

Lebih jauh, Try menyampaikan, secara umum tugas seorang Wapres adalah mengawasi jalannya pembangunan. Ketika menjadi Wapres mendampingi Presiden ke-2 Soeharto, Try diminta mengawasi pembangunan ditambah dua tugas lainnya.

"Saya ditambah dua (tugas), jadi Ketua Baperjanas (Badan Pertimbangan Jabatan Nasional), institusi yang membicarakan karir eselon I supaya enggak jadi like (suka) atau dislike (tidak suka). Lalu pengawasan objek vital yang strategis. Waktu itu Indonesia mau meluncurkan satelit, Menteri Perhubungan enggak bisa begitu saja, harus konsultasi dulu, kepada kami, siapa yang dipercaya (menjadi rekanan)" tutur Try.

Menurut dia, Wapres diberi tugas sebagai pengawas pembangunan agar ia mengetahui gambaran pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Dengan demikian, Wapres tidak kaget jika diminta menggantikan Presiden.

"Itu mengawasi semua aspek supaya Wapres tahu itulah negara. In case Presiden berhalangan atau mati, Wapresnya yang tampil," sambung Try.

Ia juga menyampaikan penilaiannya mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Try, sistem pemerintahan Indonesia bukan presidensial atau pun parlementer.

Try lantas mengingatkan akan sejarah ketika pendiri negara membentuk sistem pemerintahan. Menurut dia, Presiden pertama Sukarno sudah mengingatkan agar Indonesia tidak meniru sistem negara mana pun. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang menjadi ciri khasnya sendiri. "Lalu nyeletuk satu tokoh, Pak Kasman yang menjawab sistem sendiri, sistem Indonesia. Jadi maaf, sekarang jangan sebut presidensil, keliru. Yang bener itu sistem sendiri, sistem MPR karena MPR tempat wajah rakyat ini," tutur dia.

Menurut dia, MPR sudah mewakili wajah rakyat Indonesia. MPR meliputi Dewan Perwakilan Rakyat serta utusan daerah yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun menurut Try, lebih baik lagi, jika ada unsur utusan golongan dalam MPR. "Masih ada yang kurang, jangan sampai ada yang tercecer, yakni utusan golongan. Saya enggak tahu kenapa reformasi hanya dua (DPD dan DPR)" ujar Try.