Kabinet Jokowi Nyaris tanpa Gebrakan

ENAM bulan pemerintahan Joko Widodo-JK tak kunjung ada tanda-tanda kemajuan berarti. Reshuffle kabinet merupakan keniscayaan sekaligus kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kinerja kabinet. Kemampuan menteri-menteri dalam pemerintahan Jokowi biasa-biasa saja. Bahkan, banyak yang tidak sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Apa yang terjadi sekarang karena kabinet lebih banyak dibentuk dari kompromi politik dari partai pengusung. Ke depan, dalam reshuffle, Jokowi harus benar-benar menempatkan orang yang ahli dan paham atas tugas yang diberikan kepadanya

Selama enam bulan awal, kabinet Jokowi-JK nyaris tanpa gebrakan yang bersifat fundamental, sesuai program Revolusi Mental, Nawa Cita dan Trisakti. Dalam enam bulan pertama, performa dan kebijakan Jokowi-JK justru dipenuhi polemik dan kontroversi.

Contohnya, di bidang politik terdapat tuduhan intervensi parpol, di bidang ekonomi terdapat liberalisasi harga BBM dan sembako, di bidang hukum terdapat konflik KPK vs Polri, di bidang sosial budaya terdapat kekerasan antaraliran atau intoleransi, dan di bidang pertahanan keamanan terdapat begal dan bentrok Polri-TNI.

Masyarakat terlanjur menaruh harapan besar kepada Jokowi-JK ketika pemilu lalu. Namun dalam kenyataanya Jokowi dan timnya tidak bekerja maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kinerja pemerintah dianggap bertentangan dengan janji-janjinya.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kabinet itu bermula dari kegelisahan masyarakat menyaksikan kasus politik dan hukum yang terus bergulir sepanjang hampir enam bulan pemerintahan Jokowi berjalan. Survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia menyatakan, mayoritas masyarakat ingin Jokowi merombak Kabinet Kerja. Hasil survei itu menyebutkan, masyarakat mendesak Jokowi melakukan reshuffle sebelum pertengahan tahun ini.

Survei itu juga menyatakan, sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil dianggap berkinerja buruk.

Kinerja menteri di Kabinet Kerja harus dievaluasi demi perbaikan kondisi ekonomi dan politik, sehingga tidak terpuruk. Reshuffle kabinet bukan sesuatu yang tabu dan tergantung pada keberanian Presiden.

Harus diakui, beberapa pos kementerian di Kabinet Kerja dalam pemerin­tah­an Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) tidak melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini karena menteri-menteri itu tidak memiliki keca­kap­an dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu penyegaran dalam waktu dekat.