Dana Siluman

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tak gentar meski DPRD sudah sepakat mengajukan hak angket. Ia membawa bergebok-gepok dokumen ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporankan dugaan dana siluman Rp 12,1 triliun yang ada di APBD 2015.

"Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang kami sepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD," ujar Ahok usai melaporkan ke KPK, Jakarta, Jumat (27/2). Perbedaan sampai Rp 12,1 triliun itulah yang disebut Ahok sebagai dana siluman. Pasalnya kubunya tak pernah memasukkan anggaran itu namun tiba-tiba muncul.

Satu yang paling mencolok adalah pengadaan uniinterruptible power supply (UPS) di kantor kecamatan yang per unitnya sampai Rp 5,8 miliar. Tahun lalu pengadaan UPS ini sempat menuai kontroversi karena mencapai Rp 300 miliar lebih untuk pengadaaan di sekolah-sekolah.

UPS adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan tenaga listrik cadangan jika listrik utama mati. Selain itu juga sebagai pengaman dari aliran listrik yang jelek. Alat ini biasa di gunakan di kantor-kantor atau pabrik-pabrik dengan alat atau mesin penting yang sama sekali tak berhenti menyala. Aneh juga jika alat ini digunakan di sekolah dan kantor kecamatan.

Tentu saja secara kasat mata anggaran untuk keperluan seperti sangat tak perlu. Parahnya lagi anggaran untuk alat semacam ini muncul tiba-tiba dan DPRD mengakui menyetujuinya sementara Pemprov DKI tak pernah merasa mengajukannnya. Bisa jadi ada kepentingan-kepentingan di balik ini.

Tak mau kecolongan, Ahok tak memakai APBD yang disahkan DPRD untuk diserahkan ke pemerintah pusat. Alhasil DPRD merasa dicurangi dan menggugat Ahok dengan menggalang hak angket.

Ahok bersikerah dan tak ambil pusing soal hak angket dan malah melapor ke KPK. "Anggaran sesar itu harusnya untuk kepentingan rakyat yang lebih perlu. Masih banyak rakyat miskin," kata Ahok.

Sementara itu DPRD berdalih, bukan masalah anggarannya, tapi tetap menggugat Ahok karena cara Ahok yang dinilai menyalahi konstitusi.

Kisruh semacam ini benar-benar terlalu. Jika memang ada kepentingan di balik dana siluman yang disahkan DPRD ini, benar-benar terlalu yang dilakukan mereka.

Untunglah kejadian ini terjadi di Jakarta. Semoga saja tidak di sini (Sumsel).