Istana Makin (Tidak) Nyaman

SEMENJAK Joko Widodo menjadi Presiden RI ketujuh 21 Oktober 2014, instana negara seakan selalu menjadi pusat perhatian publik. Berbagai isu strategis baik dan buruk, seperti menghantui perjalanan Jokowi yang karier politiknya meroket sejak tiga tahun terakhir.

Hanya dua tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, diusung PDI Perjuangan serta partai mendukungnya di koalisi Indonesia Hebat, mantan Walikota Solo itu berhasil mengalahkan rivalnya Prabowo Subianto, capres dari Partai Gerinda yang didukung Koalisi Merah Putih. Namun sayangnya, dukungan politis Jokowi di DPRRI terbilang lemah karena sebagian posisi strategis dikuasai oleh KMP.

Apalagi jumlah anggota DPR dari kubu Prabowo itu lebih dominan. Alhasil, beberapa kebijakan dan inisiasi rancangan undang-undang yang disampaikan istana dan mendapat dukungan dari KIH, mengalami kegagalan.

Konflik yang berkepanjangan antara dua instansi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri menjadi salah satu bola panas bagi Jokowi yang dinilai lamban bertindak. Walaupun semula dianggap masalahnya kecil, justru kian membesar dan menjalar ke berbagai sektor.

Kriminalisasi KPK terus saja berjalan, dengan hampir seluruh pimpinan KPK menjadi tersangka oleh Mabes Polri. Walaupun pihak Polri bersusah payah menggali kasus lama yang sudah tenggelam, dan kecil nilainya.

Terpenting, para pimpinan KPK, seperti Abraham Samad menjadi tersangka kasus dugaan dokumen palsu tahun 2004, serta Bambang Widjoyanto tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010 silam. Keduanya kini sedang menghadapi panggilan penyidik Polri.

Kriminalisasi KPK berawal setelah KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Budi Gunawan (BG) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Mabes Polri berang, dan akhirnya berhasil menetapkan BW dan AS sebagai tersangka.

Sementara hakim praperadilan Sarpin Rizaldi sudah memutuskan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah.
Hakim Sarpin dalam putusannya menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi.

Usai putusan Sarpin yang kontroversial itu, Polri pun bak di atas angin. Bahkan Bareskrim semakin bernafsu membalas sakit hatinya. Buktinya, Bareskrim Mabes Polri mengancam 21 penyidik KPK yang sudah mengundurkan diri dari Polri akan menjadi tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal.

Walaupun masyarakat sedikit bernafas lega setelah Jokowi mengambil sikap tegas, membatalkan pencalonan BG dan menggantinya dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri. Juga memberhentikan sementara AS dan BW sebagai pimpinan KPK, dan melantik tiga pelaksana tugas yang baru, diantaranya Taufiqurrahman Ruki.

Suasana adem kian terasa setelah Ruki sowan ke Mabes Polri dan bertemu dengan Badrodin. Dua lembaga diharapkan segera berbaikan, walaupun kasus kriminla tetap berlanjut.

Hanya yang diragukan, soal kasus BG, Ruki kabarnya akan melimpahkan kasusnya ke kejaksaan atau kembali ke Polri. Kalau sudah begitu, semua pasti sudah mengerti. Ibarat pepatah, jeruk kok minum jeruk..Karena kredibilitas dua insntansi tersebut sudah terlanjur dicap minus.

Kabar terakhir bahwa Jokowi bakal melakukan penggantian menterinya atau reshuffle, menjadi isu terhangat yang justru dihembuskan tokoh PDI Perjuangan. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyuarakan soal reshuffle kabinet. Namun dia menyebut isu reshuffle itu datang dari relawan.

Masinton menyebut menteri yang perlu direshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto karena menghambat komunikasi antara relawan dan Jokowi. Nah, lho!

Kursi empuk Jokowi dan istana sepertinya menjadi kurang nyaman saat ini. Mampukah Jokowi meredam isu yang membuat kinerja Kabinet Kerja ini kian bimbang? Kita tunggu saja.