Selamatkan Wibawa Negara

KONFLIK antar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri kian meruncing, hampir setiap hari publik mendapatkan berita-berita yang mencengangkan, karena secara historis konflik antara lembaga seperi ini belum pernah tercatat di republik ini sebelumnya.

Hampir satu bulan lebih dua petinggi di lembaga penegak hukum, saling menelanjangi satu sama lain dengan cara mencari-cari dosa-dosa masa lalu, saling ancam, saling sandera, saling bermanuver, saling menjelek-jelekan.

Terhadap kasus Polri dan KPK yang kian meruncing, Presiden Joko Widodo harus tegas mengambil sikap. Jokowi tak boleh membiarkan publik terlalu lama berdiri dalam lingkaran persoalan yang melibatkan lembaga hukum negeri ini.

Jika konflik ini dibiarkan terus terjadi, tak hanya wibawa Polri dan KPK yang akan jatuh, wibawa negara juga akan ikut runtuh jika masalah ini terlalu lama dibiarkan berlarut-larut, tak hanya di mata publik dalam negeri, namun dimata dunia internasional. Jika dibiarkan terus berlarut-larut, negara kita akan dicap sebagai negara yang tak mampu memberantas korupsi karena memiliki seorang kapolri berstatus sebagai tersangka.

Jokowi harus berani mengambil keputusan tegas dan tidak takut kepada Partai Politik yang sudah mengusungnya pada pilres lalu. Jokowi adalah presiden Republik Indonesia, bukan petugas partai, sehingga tak boleh didikte maupun ditekan siapa pun.

Presiden harus memberi kepastian hukum kepada publik dengan meminta semua yang dinyatakan sebagai tersangka harus mengundurkan diri untuk menjaga marwah penegak hukum. Jokowi juga harus menunjukan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan jelas dengan tidak melantik calon Kapolri yang dinyatakan sebagai tersangka dan mencari pengganti yang lain.

Selain itu, Presiden mencegah terjadinya upaya kriminalisasi baik untuk KPK atau Polri dengan memerintahkan kepada KPK dan Pori agar menegakan kode etik.

Tujuan akhir dari semua ini adalah bagaimana institusi KPK dan Polri bisa bersinergi dalam memberantas segala tidak kejahatan yang merugikan negara. Jangan sampai gesekan antara KPK dan Polri terus berlanjut karena hal tersebut tidak memberi kepastian hukum untuk seluruh rakyat Indonesia. (ERWANTO)