Menagih Janji (Joni) Jokowi

PEMERINTAHAN Jokowi-JK sudah masuk ke 100 hari memerintah negeri ini. Entah siapa yang memulai, namun hari ke 100 ini biasanya jadi momen hari evaluasi terhadap janji.

Sebelumnya, saat berkampanye, Jokowi-JK juga punya janji 100 hari. Saat debat kandidat lalu Jokowi-JK pernah berjanji dalam 100 hari akan menerbitkan perpres percepatan ijin usaha dan perpres anti korupsi.

Perkara komitmen pemerintahan ini mengatasi korupsi sekarang benar-benar jadi sorotan. Penyebabnya seputar penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri. Banyak pihak menganggap BG tak bersih karena punya rekeningnya penuh uang yang dinilai tak wajar. Belakangan KPK menetapkannya jadi tersangka.

KPK adalah salah satu lembaga khusus yang menangani masalah korupsi. Hari-hari ini KPK sedang dirundung masalah karena komisionernya dikriminalisasi. Anehnya, Jokowi tak memberikan respon tegas. Ia juga tak menarik pencalonan jenderal BG yang sudah jadi tersangka kasus korupsi itu. Inilah yang membuat banyak pihak menuding pemerintahan ini tak benar-benar berkomitmen terhadap pemeberantasan korupsi.

Bukan cuma tak tegas pada urusan yang berbau korupsi. Pemerintahan Jokwi-JK saat ini dinilai lemah dan mudah sekali diintervensi. Kekuatan partai penyokong terlihat begitu ketara. Kepala negara dirasa tak cakap menanganinya karena mengakomodir semua kepentingan partai pendukung yang terkadang sangat syarat kepentingan. Seperti halnya penetapan calon Kapolri dan pemilihan Jaksa Agung lalu.

Kebijakan ekonomi juga dinilai mencla-mencle. Terutama soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Sudah dinaikkan lalu diturunkan dua kali. Padahal berkali-kali sudah diingatkan bahwa penaikan BBM saat itu belum perlu karena minyak dunia sedang murah. Imbasnya, harga-harga yang semula sudah naik tak kunjung turun saat harga BBM bersubsidi diturunkan nyaris seharga awal.

Banyak orang yang memberikan alasan kenapa Presiden Jokowi tampak tak tegas dan terkesan diintervensi. Ada yang bilang terlalu banyak kepentingan yang berada di istana sehingga Jokowi gundah.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP), Adian Napitupulu menyebut Istana sebagai lokasi yang mengerikan, di mana di dalamnya terdapat penjilat dan kaum munafik. Bagi Adian, mereka sangat berbahaya karena dapat memberikan citra buruk pemerintah di mata masyarakat.

Namun, ya memang seperti itulah keadaan istana sejak dulu. Sejak presiden-presiden sebelumnya. Yan jadi tugas presiden untuk mengatasinya. Kalau bisa mengusir anasir yang buruk. Jangan salahkan faktor eksternal, karena internalah yang menentukan.

Terus terang 100 hari memang waktu yang singkat untuk melihat hal kongkrit yang sudah teralisasi. Namun, kegaduhan yang terjadi selama 100 hari ini harus segera teratasi. Agar, kerja yang sudah 100 hari dilakukan kelihatan dan dirasakan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, jangan sampai selama lima tahun begini-begini saja. (Prawira Maulana)