Jokowi Tidak Tegas

PERSELISIHAN antara dua lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri semakin meruncing. Pertikaian cicak yang diidentikkan dengan KPK versus buaya sebagai Polri, kian menghebohkan masyarakat Indonesia.

Setelah Komjen Pol Budi Gunawan (BG) melaporkan Ketua KPK Abraham Somad ke Kejaksaan Agung dua hari lalu, berita mengejutkan muncul lagi. Tim dari Mabes Polri pada Jumat (23/1) pagi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) saat akan mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Dikabarkan, dengan tangan diborgol, dan masih mengenakan sarung, BW bersama anaknya digiring ke Bareskrim.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, menjelaskan,BW ditangkap berdasarkan laporan masyarakat pada 15 Januari 2015, atas kasus menyuruh saksi menyampaikan saksi palsu dalam sidang Pilkada Kotawaringin Barat di MK pada 2010. BW pun dikenakan Pasal 242 juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Sebelumnya, KPK secara mengejutkan memberi status tersangka kasus suap dan menerima imbalan atau gratifikasi kepada calon tunggal Kepala Polri Komjen Pol Budi Gunawan pada 17 Januari lalu.

Stempel "TsK" tersebut bagaikan menampar wajah Presiden Joko Widodo, dan Mabes Polri. Bahkan DPR RI pun secara bulat memberikan persetujuannya BG menjadi Kapolri, meskipun sudah menyandang status tersangka. BG digadang akan menggantikan jenderal Sutarman yang justru baru akan memasuki masa pensiun bulan Oktober mendatang.

Mabes Polri pun meradang, termasuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang sudah menyatakan bahwa Komjen BG dinilai bersih dari tudingan rekening gendut KPK sebelumnya. Ini yang dinilai banyak pengamat diduga sebagai penyebab aksi "balas dendam" dan sakit hati, sehingga Mabes Polri pun mengambil tindakan yang tak biasa, menangkap wakil ketua lembaga anti korupsi itu.

Penangkapan itu hanya beberapa hari setelah 15 Januari 2015 adanya laporan Sugianto Sabran yang masuk ke Mabes Polri. Dia mengaku motifnya melaporkan kasus saksi palsu ke Polri adalah untuk mendapatkan keadilan. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menolak anggapan bahwa ia melaporkan Bambang Widjojanto ke Mabes Polri atas desakan partainya. Inilah langkah-langkah pihak tertentu untuk melemahkan KPK.

Di sisi lain, pengajuan Jokowi terhadap Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dikabarkan adalah atas desakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Oleh karena itu wajar saja muncul persepsi negatif dan dugaan bahwa laporan memperkarakan Bambang Widjojanto juga atas desakan partai bermoncong putih tersebut, walaupun Sugianto membantahnya.

Sementara Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar menyatakan, laporan saksi palsu pada sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010, sudah dicabut oleh si pelapor, dan dianggap selesai beberapa tahun lalu.

Dalam kondisi seperti ini, harusnya Presiden Jokowi mengambil sikap dan keputusan tegas, agar masalah pertikaian antara KPK dan Polri ini segera berakhir. Namun nyatanya, Jokowi tak memberi solusi yang tepat dan cepat.

Malah seperti membiarkan pertikaian dua instansi ini terus berlanjut. Dalam pidatonya kemarin, Presiden meminta kedua instansi bekerja profesional dan menuntaskan masalah yang ada sesuai dengan proses hukum. Jokowi seakan mau "cuci tangan" dan "tutup mata" atas kasus saling lapor tersebut.

Di sisi lain, masyarakat sudah dibuat pusing dan bingung dengan situasi pemerintahan yang kian amburadul. Hal ini menyusul kebijaka-kebijakan Presiden Jokowi yang membuat keputusan yang cocok-cabut. Setelah menaikkan harga bahan bakar minyak, dalam jangka satu bulan, harga BBM kemudian diturunkan sampai dua kali. Satu keputusan yang belum pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.

Tim ekonomi dan para pembisik Jokowi seperti bekerja tidak profesional, dan tak mampu memrediksi perkembangan harga minyak dunia yang lagi turun hingga ke titik terendah. Jelas situasi ini sebagai tidak kondusif dan melemahkan posisi pemerintah.

Kita tentu menginginkan agar Presiden Jokowi bisa bertindak tepat, profesional, dan memberi solusi yang akurat dan efektif atas masalah-masalah yang terjadi saat ini. Bukan membuat keputusan dalam waktu singkat, tetapi kurang memerhatikan efek, dan kemungkinan-kemungkinan negatif yang bakal terjadi ke depan. Jika tidak, situasi akan semakin rumit dan berbahaya bagi stabilitas negara dan pemerintahan itu sendiri. Semua akan merugi. (Hanafijal)