Asmawati Digadang Ketua MPR

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Koalisi Indonesia Hebat pro Jokowi-JK berupaya keras agar tampuk pimpinan Majelis Permusyararatan Rakyat (MPR) tak dikuasai politisi Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta. Mereka menawarkan sembilan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Ketua MPR, di antaranya senator asal Sumsel Asmawati yang merupakan istri Marzuki Alie.

MPR merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang memakzulkan presiden dan wakil presiden. Politisi PDI Perjuangan mencurigai KMP, yang ngotot menguasai semua pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapannya, mempunyai tujuan tertentu, yakni menggulingkan pemerintahan Jokowi nantinya.

Presiden terpilih Jokowi, Wapres terpilih Jusuf Kalla, dan elite partai politik Koalisi Indonesia Hebat berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (5/10) siang. Mereka membahas agenda pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan digelar, Senin ini.

Agar tidak kalah lagi, seperti pada pemilihan Ketua DPR, koalisi pro-Jokowi mengubah siasat. Koalisi ini menggaet Dewan Perwakilan Daerah untuk menjadi ketua MPR. Diharapkan, kubu KMP dapat menerima.

Hal itu diputuskan KIH setelah menggelar rapat selama empat jam dikediaman Megawati. "Untuk menuju itu, kami bersepakat bahwa kami mendukung dan mendorong keinginan DPD untuk menjadi ketua MPR," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Selain Muhaimin, ikut dalam pengambilan keputusan itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding, Sekretaris Jenderal PKB Ahnif Dakhiri, dan Ketua DPP PKB Marwan Jafar, dan Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin.

Pekan lalu, Koalisi Indonesia Hebat menghadapi tantangan di parlemen. Koalisi tersebut hanya diisi PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKB. Jumlah ini kalah kuat dari Koalisi Merah Putih yang diisi lima partai politik. Partai Demokrat mengklaim netral, berdiri di antara kedua kubu. Namun, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu masuk dalam paket pimpinan DPR yang diajukan Koalisi Merah Putih.

Koalisi pendukung Jokowi-JK sudah kalah dari kubu Prabowo-Hatta dalam pengusungan paket pimpinan DPR yang dimenangkan Koalisi Merah Putih. DPR diketuai Setya Novanto yang masih  menjabat Bendahara Umum Partai Golkar, dan dibantu empat wakil ketua yakni Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra).

Muhaimin mengakui belum mengetahui nama anggota DPD yang akan diusung. Begitu pula dengan konfigurasi Wakil Ketua MPR. "Mari kita bermusyawarah untuk duduk bersama, agar kepututan menentukan pimpinan MPR adalah keputusan yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, yang dihasilkan dari proses musyawarah," imbuh Cak Imin.

Namun berdasarkan bocoran yang diperoleh Tribunnews, terdapat sembilang anggota DPD yang akan diusung sebagai Ketua MPR, yakni Asmawati (senator asal Sumatera Selatan), Abdul Gafar Usman (asal Riau), Hudarni Rani (Bangka Belitung), Oesman Sapta (Kalimantan Barat), Andi Mapetahang Fatwa (DKI Jakarta), Akhmad Muqowam (Jawa Tengah), John Pieris (Maluku), Hana Hasanah Fadel Muhammad (Gorontalo), dan Ajiep Padindang (Sulawesi Selatan).

Asmawati sudah tiga periode ini mewakili Sumsel di DPD. Selain punya pengalaman, dia merupakan istri Marzuki Alie, mantan Ketua DPR yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Marzuki dihubungi semalam belum mau memberi komentar.

Kubu Jokowi-JK berharap adanya keputusan mengusung anggota DPD tersebut membuat rapat paripurna penetapan pimpinan MPR dapat berjalan dengan baik.

"Saya kira itu penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Kita berdoa sidang MPR besok penuh kebersamaan, kedepankan cita-cita luhur dan semangat dari Pancasila untuk musyawarah mufakat," kata Muhaimin.
Cak Imin mengatakan keputusan mengusulkan calon ketua MPR dilakukan setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terutama dengan DPD.

"Ini upaya membawa mendukung persidangan yang baik atas saran dari DPD bahwa persidangan nanti memilih ketua dan pimpinan MPR tidak ada kubu-kubuan yang terjadi di DPR. Tawaran DPD bersama-sama suasana rapat MPR berjalan dengan mengedapan musyawarah mufakat," ungkapnya.

Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristyando, mengatakan, pihaknya mendukung perwakilan DPD menjadi Ketua MPR. "Sekarang ini kan eranya daerah, karena itu saatnya kita memberi kepercayaan ketua MPR kepada DPD," ujar Hasto.

Keputusan memberi jatah kursi MPR kepada DPD, bukan seperti dua periode ini yang selalu dipimpin anggota DPR, diharapkan menjadi kesepakatan antara Koalisi Prabowo dengan Koalisi Jokowi, sekaligus untuk menghindari voting. (tribunnews/coz/zul/m1)