KTP yang Dimiliki Atlet Sumsel yang Pindah Fiktif

TRIBUNSUMSEL.COM - Secara administrasi saja, belum memenuhi aturan yang benar. Kartu tanda penduduk yang sudah dimiliki kesebelas atlet di Jawa Timur itu ternyata fiktif. Begitu juga dengan tempat mereka bekerja pada sebuah CV (commanditaire vennootschap).

Meskipun saat ini mereka masih di "guyur" uang dari Jawa Timur, belum tentu akan mewakili Jawa Timur sebagai atlet anggar pada gelaran PON nanti. Sebab saat ini KONI Sumsel sudah melaporkan hal itu kepada Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) untuk menindaklanjuti lebih lanjut.

"Tidak akan bisa. Makanya, kita sudah ajukan ke badan arbitrase olahraga. Nanti diputuskan legal atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa, ya mereka bertanding atas nama Sumsel. Sebetulnya sebelum ke BAORI harusnya diselesaikan di tingkat pimpinan masing-masing," ujar Pelaksana Tugas Pembinaan Prestasi KONI Sumsel, Drs Zulfaini M Ropi MSi kepada Tribun.

Menurut dia, eksodus atlet anggar Sumsel sudah ditelusuri pengurus KONI Sumsel. Sejauh mana status tersebut, legal atau tidak soal mutasi dan lain sebagainya.

Dari hasilnya dapat disimpulkan bahwa para atlet itu ilegal. Sebab, diantaranya belum ada pengesahan dari Pengurus Besar (PB) maupun badan tertinggi arbitrasi soal mutasi atlet tersebut.

Mengenai administrasi atau mutasi terkait data identitas, dikatakan Zulfaini, sangat tidak sesuai aturan. Dari data Dukcapil kota Palembang, mereka belum pindah secara resmi alias masih aktif sebagai penduduk kota Palembang. Berarti perpindahan itu sudah tidak benar.

KONI Sumsel sudah banyak dana yang dikeluarkan selama ini untuk melakukan pembinaan sehingga membuat mereka berprestasi dan disegani. Itu alasan mengapa KONI Sumsel keberatan dengan mutasi tersebut.

"Terakhir Pra PON. Mereka minta diberangkatkan ke Jerman, KONI yang memberangkatkannya. Semuanya biaya KONI alias Pemda. Karena anggaran itu kan anggaran APBD diserahkan KONI, dan KONI menyalurkan ke mereka. Jadi sudah banyak dana yang dikucurkan, ternyata mereka membelot," sesalnya.

Adanya mutasi itu, lanjut Zulfaini, pekerjaan menjadi alasan mereka ber-eksodus ke Jawa Timur. Di sana, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Padahal, di sini atlet sudah banyak yang bekerja di instansi pemerintahan seperti tenaga honorer dan lainnya. Namun ketika berada di Jawa Timur, belum ada kepastian soal pekerjaan tersebut.

"Ternyata Jatim tidak pernah janji untuk memberikan pekerjaan pada atlet itu. Jadi, alasan pelatih atau Pengprov yang menyatakan bahwa mereka ke sana karena disini tidak ada pekerjaan itu tidak benar kan," urai Zulfaini.