Ombudsman RI Apresiasi Kontribusi UT Palembang Terhadap Akses Pendidikan Tinggi di Sumsel

Sebanyak 66 Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) Universitas Terbuka (UT) Palembang hadir pada kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2019

Ombudsman RI Apresiasi Kontribusi UT Palembang Terhadap Akses Pendidikan Tinggi di Sumsel
ISTIMEWA
Suasana saat kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2019 yang diselenggarakan pada Kamis (11/4/2019) dan Jumat (12/4/2019) lalu di Hotel Swarna Dwipa. (Foto: ist) 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Melisa Wulandari

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sebanyak 66 Pengurus Kelompok Belajar (Pokjar) Universitas Terbuka (UT) Palembang hadir pada kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2019 yang diselenggarakan pada Kamis (11/4/2019) dan Jumat (12/4/2019) lalu di Hotel Swarna Dwipa.

Rakerda ini mengangkat tema "Menjaga Kewibawaaan Akademik melalui Pelayanan Publik yang Baik". Direktur Universita Terbuka (UT) Palembang, Dr Meita Istianda, S.IP, MSi, mengatakan tujuan Rakerda ini untuk mengevaluasi kinerja Pengurus Pokjar, dan menyamakan persepsi dalam mengatasi tantangan yang terjadi di lapangan, serta mencari solusinya demi meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa Univeritas Terbuka.

Salah satu aspek menjaga kewibawaan akademik, adalah bagaimana Pengurus Pokjar sebagai mitra UT mampu mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam memberikan pelayanan publik, di antaranya seperti transparansi, akuntabilitas, fairness atau adil. Mereka itu kan garda terdepan dalam berhubungan dengan mahasiswa yang ada di pelosok-pelosok. Mereka juga harus paham tentang konsep pelayanan publik yang baik," katanya saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Minggu (14/4/2019).

Dia juga mengatakan untuk memberikan pencerahan mengenai pelayanan publik ini, pihaknya juga mengundang Ketua Komisi Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, SH LLM, PhD. Beliau mengatakan kualitas pelayanan akan menentukan trust masyarakat kepada lembaga itu (UT).

"Kenapa mengundang Beliau karena Beliau termasuk orang yang sehari-hari sangat paham apa yang dituntut oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan instansi pemerintah atau lembaga negara. Pelayanan harus diberikan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dengan mengetahui itu mereka akan terhindar untuk melakukan praktik maladministrasi; misalnya mempersulit sesuatu yang seharusnya mudah, tidak transaparan dan sebagainya. Nah, kami ingin mereka Pengurus Pokjar memberikan layanan sesuai ketentuan yang telah disepakati," jelasnya.

Dia juga mengatakan, Prof. Amzulian yang menjadi Narasumber pada Rakerda tersebut menyampaikan untuk mengindari maladministrasi, penggunaan IT bisa menjadi solusi. Selain itu, terpilihnya mereka menjadi Pengurus Pokjar tentu ada kriterianya. "Pasti ada kriteria artinya dia itu mendapat kepercayaan, ya dia harus menjaga kepercayaan itu di mata masyarakat supaya punya kinerja yang bagus. Untuk membangun trust masyatakat, bekerjalah dengan sepenuh hati dan mencintai pekerjaan kita" ujar Meita menyampaikan apa yang disampaikan Amzulian saat Rakerda.

"Saya berharap, mereka (para mitra atau Pengurus Pokjar UT Palembang) bisa memberikan peningkatan pelayanan publik untuk mahasiswa Universitas Terbuka Palembang dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang sudah kami sepakati bersama," tutupnya. (Elm/adv)

Penulis: Melisa Wulandari
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved