Pemerintah di Sumsel Pakai Satu Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai Dasar Membuat Kebijakan.

Penyediaan data tersebut nantinya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar membuat kebijakan

Pemerintah di Sumsel Pakai Satu Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai Dasar Membuat Kebijakan.
Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Badan Pusat Statistik (BPS) Seluruh Indonesia. Bertempat di Hotel Wyndham Palembang, Selasa, (19/2/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk kesamaan persepsi dan pikiran satu data yang sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Penyediaan data tersebut nantinya dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar membuat kebijakan.

Demikian diungkapkan Gubernur Sumsel Herman Deru bersama dengan Kepala Daerah dan Kepala BPS se-Sumsel, menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) satu data pertama di Indonesia.

Dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Badan Pusat Statistik (BPS) Seluruh Indonesia. Bertempat di Hotel Wyndham Palembang, Selasa, (19/2/2019).

Dalam acara ini bertemakan "Tingkatkan sinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan SP2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia" tersebut Gubernur menambahkan, adanya pemusatan data akan memberikan Informasi yang merata kepada seluruh kepala daerah.

"Semua yang terkait dengan data baik infrastruktur bahkan tentang data harga bahan pokok akan tergmbar dengan jelas. Sehingga akan memudahkan pembangunan Sumsel maju untuk semua," tambahnya.

Video : Selama Saya Hidup Rumah Peninggalan Kapitan Ini Tidak dijual

Bukan Gerhana Bulan, Malam ini Pukul 22.53 WIB Terjadi Super Snow Moon atau Bulan Purnama

Herman Deru mengapresiasi validasi data dari BPS yang sesuai dengan data nyata dari masyarakat. BPS sebagai lembaga yang berkopeten dinailainya sangat akurat dalam menyajikan data untuk dijadikan parameter dalam setiap kita mengambil kebijakan.

Karena itu dia meminta kepada seluruh kepala daerah dan kepala BPS di Sumsel, agar segera melakukan tindak lanjut dari MoU ini.

“Ketika data tersaji ltidak akurat, maka kebijakan juga akan salah. Ukuran akurat atau tidak akurat, kita sepakat akan merujuk data yang disajikan BPS,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Suhariyanto berharap agar koordinasi antara BPS tingkat Provinsi dan Kab/Kota akan semakin solid, sehingga dapat memberikan kontribusi sesuai topoksi.

Halaman
12
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved