Anggaran Terbatas, Pemkot Prabumulih Tidak Buka Penerimaan PPPK/P3K Tahap 1

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Harapan honorer Kategori Dua (K2) di Pemerintah Kota Prabumulih yang telah berusia diatas 35 tahun untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), harus tertunda.

Penyebabnya, meski mendapatkan formasi dari kementerian pemberdayaan aparatur negara (Kemenpan), Pemkot Prabumulih memastikan tidak akan merekrut pegawai pemerintah denganperjanjian kerja (PPPK/P3K) pada tahap I.

Demikian dikatakan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Prabumulih, Heri Mirhan SSos kepada wartawan, Kamis (14/2/2019).

"Kita memang sudah mendapat jatah formasi tapi belum bisa membuka pendaftaran," ungkap Heri.

• Harga 3 Mangkuk Es Cendol Rp 390 Ribu, Pemilik Restoran Langsung Klarifikasi, Ternyata ini Sebabnya

• Promo Tiket Nonton Film Dilan 1991 Cuma Rp 10 Ribu di Aplikasi TIX.ID dan M.TIX

Heri mengatakan, alasan pemerintah kota tidak melakukan perekrutan P3K karena tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan rangkaian tahapan seleksi dan tidak dianggarkan di APBD 2019.

"Kita belum anggarkan untuk penerimaan di APBD tahun ini jadi terpaksa kita tunda, memang yang bisa mengikuti itu khusus tenaga honorer kategori dua saja.

Meski di tahap pertama tidak bisa melaksanakan, Heri menjelaskan jika pihaknya akan mengupayakan penerimaan tenaga P3K untuk tahap dua dan akan mengusulkan anggaran penerimaan di Anggaran biaya tambahan (ABT) tahun ini.

"Jika memang nanti disetujui dan ada anggaran maka pada rentang waktu Oktober hingga Desember atau melalui dana APBD Perubahan akan kita lakukan penerimaan P3K tahap 2," jelasnya.

• Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Palembang Jadi Masjid Nasional, Kini Ada 3 Masjid Nasional

• Sama-sama Penyintas Kanker, Sutopo Purwo Nugroho Beri Tips untuk Ani Yudhoyono Lawan Kanker Darah

Ditanya berapa pemerintah kota Prabumulih mendapat formasi untuk penerimaan P3K tahun ini, Heri mengaku formasi diterima sebanyak 23 formasi untuk tenaga guru dan penyuluh pertanian.

Untuk tenaga guru sebanyak 11 formasi dan penyuluh pertanian sebanyak 12 orang, sedangkan untuk kesehatan kosong.

"Jadi hanya 23 honorer K2 bisa ikut, sementara sisanya dari 76 honorer tidak bisa ikut," jelasnya.

BKPSDM saat ini masih berkoordinasi dengan seluruh organisasu perangkat daerah di Prabumulih untuk mengetahui kekurangan pegawai sehingga akan diajukan ke kementerian.

• AHY Bagikan Kabar Terkini Ani Yudhoyono Usai Didiagnosa Sakit Kanker Darah

• Presiden Joko Widodo Keluarkan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional

Tidak adanya perekrutan P3K tahap pertama di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih itu dikeluhkan sejumlah honorer K2.

Para honorer sangat menyesalkan apa yang dilakukan pemerintah dengan tidak melakukan penerimaan tenaga honorer.