Tak Ada JPO, Penyebrang Jalan Jendral Sudirman Palembang Mengaku Gemetaran

Pasca Pembangunan Light Rail Transit (LRT), kawasan Jalan Jendral Sudirman, Palembang kini tak lagi memiliki Jembatan Penyebrangan Orang (JPO).

Tak Ada JPO, Penyebrang Jalan Jendral Sudirman Palembang Mengaku Gemetaran
YOHANES TRI NUGROHO/TRIBUNSUMSEL.COM
Warga menyebrang di Jalan Jendral Sudirman Palembang, Kamis (3/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Johanes Tri Nugroho

 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pasca Pembangunan Light Rail Transit (LRT), kawasan Jalan Jendral Sudirman, Palembang kini tak lagi memiliki Jembatan Penyebrangan Orang (JPO).

Kondisi itu membuat masyarakat yang hendak menyebrang di kawasan pertokoan pun menyebrang dengan berjalan kaki membelah padatnya lalu lintas kendaraan tanpa adanya rambu rambu.

Mereka secara berkelompok menanti lalu lintas kendaraan lenggang baru kemudian melintas kawasan yang hampir sepanjang waktu ramai dengan kendaraan yang lalu lalang.

"Ngeri, Gemetar juga, khawatir kalau mereka tidak mau stop, kita bisa di ditabrak," ungkap seorang wanita penyebrang jalan yang kebetulan bersama Tribunsumsel.com, Kamis (3/01/2018).

Sementara, Pemilik Toko di kawasan Jendral Sudirman, Manik Narang mengakui bahwa tidak adanya JPO sangat membahayakan penyebrang jalan. Bahkan seorang karyawannya sempat menjadi korban saat menyebrang.

"Memang bahaya sekali, baru baru ini saja, anak buah saya jadi korban sampai masuk rumah sakit, beruntung tak parah sekarang sudah bekerja kembali," ungkapnya.

Pedagang Mengeluh

Sementara itu, 

Larangan parkir yang diterapkan pemerintah Kota Palembang di sepanjang Jalan Jendral Sudirman sejak pertengahan tahun 2018 lalu berdampak terhadap para pedagang.

Pedagang mengaku mengalami penurunan omset sejak pemberlakuan kebijakan itu hingga 70-80 persen, bahkan diantaranya kini terpaksa mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan.

 Pelaku Pencurian Kursi Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman Palembang Ditangkap, 2 Pelaku Didor

"Omset anjlok 70-80 persen, pokoknya parah sejak larangan parkir itu diberlakukan. Kalau tidak parkir didepan ini mau parkir dimana lagi," ungkap Ir Syahrial Aziz seorang pelaku usaha.

Ia menyebut kemacetan yang selalu menjadi alasan kebijakan itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh parkir di depan ruko namun karena aksi ugal ugalan angkutan umum saat menaik dan menurunkan penumpang.

Pria yang sehari hari membuka usaha pangkas rambut menyampaikan sejumlah langganannya cukup mengeluhkan jika harus parkir jauh dari lokasi tempat usahanya.

"Larangan itu awalnya saat Asian Games saja, tapi ternyata terus berlanjut bahkan ada rambu rambu segala. Kami tak masalah jika waktu Asian Games tapi kalau sekarang cukup memberatkan," tegasnya

Ia menambahkan sebagian ruko yang menjadi tempat usaha juga merupakan tempat tinggal pemilik atau pengelola. Mereka pun kesulitan untuk berinteraksi dengan sanak keluarga karena tak ada lokasi parkir.

Sejumlah toko di kawasan Sudirman tutup karena pedagang mengeluh sepi omset karena kendaraan dilarang parkir sehingga pembeli harus berjalan kaki jika ingin belanja, Kamis (13/9/2018)
Sejumlah toko di kawasan Sudirman tutup karena pedagang mengeluh sepi omset karena kendaraan dilarang parkir sehingga pembeli harus berjalan kaki jika ingin belanja, Kamis (13/9/2018) (Tribun Sumsel/ Hartati)

Diakuinya, selama pemberlakuan larangan parkir pada even Asian Games selalu memarkir kendaraan roda empat di kawasan Mall Internasional Plaza (IP). Dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju tempat usahanya.

"Kalau dulu Asian Games kita parkir di IP, dulu masih sekali bayar tak begitu berat. Sekarang parkir disana pakai jam, satu jam Rp. 5 ribu, kalau delapan jam kita sudah bayar Rp. 40 ribu. Lumayan berat bagi kami," katanya

Menurutnya, sebagian dari pedagang pun telah cukup banyak yang menutup usahannya bahkan menjual ruko yang dimilikinya. Ia berharap pemerintah dapat mendengar keluhan para pedagang yang menjalankan usaha hingga puluhan tahun.

Ir Syahrial Aziz yang ditunjuk sebagai Ketua Persatuan Pemilk, Pengguna, Pemakai Ruko dan Pelaku Usaha di Jalan Jendral Sudirman mengaku telah menyampaikan keluhan itu kepada pemerintah, mulai dari pemkot, Pemprov, kepolisian.

"Ini persoalan periuk nasi kami. Sejak akhir tahun lalu sudah kami perjuangan kemana mana, tapi belum ada respon. Kami akan terus perjuangan karena kebijakan ini seakan membunuh kami perlahan," katanya.

Penulis: Yohanes Tri Nugroho
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved