Belum Punya Kartu BPJS Kesehatan, Dirut RSMH : Selagi Warga Sumsel Tetap Akan Dilayani

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akhirnya buka suara menjawab kekhawatiran masyarakat, pascakebijakan pemerintah pusat yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sebagai bentuk dan dukungan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tersebut, Gubernur Sumsel H Herman berkometmen untuk mengintegrasikan program Jamsoskes ke dalam kepesertaan JKN-KIS.

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 057/SE/DINKES/2018 Tentang Penghentian Program Jamsoskes Sumsel.

“Meskipun program Jamsoskes telah berakhir per 31 Desember 2018, namun per 1 Januari 2019 bagi peserta eks Jamsoskes dari kalangan masyarakat miskin atau tidak mampu yang ingin berobat,'

"Atau membutuhkan pelayanan gawat darurat secara otomatis akan tetap dilayani oleh pihak Puskesmas atau Rumah Sakit bekerjasama dengan BPJS-Kesehatan,” ungkap Gubernur Sumsel H Herman Deru, Kamis (3/1/2019).

• Sekolah di Sumsel Segera Pakai e-Book, Sosok Ini Akan Menyediakan Tablet Bagi Siswa

• Keponakan Dewi Perssik Dicari Polisi Hingga Diduga Kabur, Meldi Malah Minta Saran ke Netizen

Dikatakan Deru, semua masyarakat Sumsel akan dilayani dengan baik dibidang pelayanan kesehatan.

Bahkan bagi masyarakat belum memiliki kartu BPJS jika hendak berobat cukup membawa KTP atau KK tetap akan dilayani dengan baik.

“Ada yang tidak bawa KTP dan KK, karena membutuhan pelayanan tetap dilayani."

"Jadi tidak ada masalah yang bawa KTP, bawa KK, yang penting orang Sumatera Selatan akan kita layani semua."

"Artinya pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, monitor kita sampai kecamatan, puskesmas, semua bupati/walikota sudah menggratiskan itu,” katanya.

• HUT ke 62 RSMH Palembang, Gubernur Herman Deru Minta Pelayanan Semakin Baik

• Perempuan Warga Pagaralam Ini Bayar 2 Pria untuk Habisi Nyawa Ponia dan Anaknya, Ini Alasannya

Herman Deru, memastikan diawal tahun 2019 tidak ada masalah serius yang terjadi terkait dengan masalah pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

“Semua masyarakat miskin yang dulunya pengguna Jamsoskes tetap bisa berobat di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Selatan,” tambahnya.

Enam bulan kedepan lanjut Deru, seluruh masyarakat Sumsel sudah harus memiliki kartu BPJS.

"Universal Healty Coverage (UHC) target kita, maksimal di enam bulan kedepan (*Bulan Juni 2019), 95 persen masyarakat Sumsel sudah punya kartu BPJS,” terangnya.

• Hari Sabtu Kantor Imigrasi Muaraenim Tetap Buka, Layanan Simpatik

• Gubernur Sumsel Herman Deru Jadi Inspektur upacara Hari Amal Bhakti Kemenag Sumsel

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel Dra Lesty Nurany mengharapkan kerjasama yang baik dalam upaya optimalisasi pencapaian UHC di seluruh Kabupaten/ Kota di Sumsel dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.