Berita Muratara

UMK Muratara 2019 Ikuti UMP Sumsel, Perusahaan Kecil Dikecualikan Asal Ada Perjanjian Kerja Bersama

Pemberian gaji atau upah pekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengacu ke Upah Minimun Provinsi (UMP) Sumatera Selatan.

UMK Muratara 2019 Ikuti UMP Sumsel, Perusahaan Kecil Dikecualikan Asal Ada Perjanjian Kerja Bersama
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi buruh 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Pemberian gaji atau upah pekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mengacu ke Upah Minimun Provinsi (UMP) Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Muratara, Abd Rahman mengatakan untuk mengatur besaran gaji karyawan dari perusahaan masih mengikuti UMP Sumsel yakni sebesar Rp 2.804.453.

"Kita mengacu ke UMP Sumsel karena kita belum memiliki Dewan Pengupahan sendiri, untuk mengatur besaran gaji UMK harus melalui Dewan Pengupahan," katanya, kepada Tribunsumsel.com, Selasa (4/12/2018).

Sehingga, jika UMP Sumsel naik, maka otomatis upah pekerja di Kabupaten Muratara juga ikut naik karena mengikuti aturan UMP Sumsel.

Menurutnya, untuk membentuk Dewan Pengupahan itu tidak gampang.

RESMI, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel Tahun 2019 Sebesar Rp 2.840.453, Berlaku Januari 2019

Adapun syarat pembentukan Dewan Pengupahan diantaranya, keanggotaan harus ada perwakilan dari Perguruan Tinggi, Perusahaan, Serikat Pekerja dan pakar pakar lainnya.

"Untuk sementara kita belum bisa membentuk Dewan Pengupahan karena terkendala dengan syarat sebab dalam keanggotaannya harus ada perwakilan dari Perguruan Tinggi sedangkan kita tidak punya kampus perkuliahan," jelasnya.

Namun, di 2019 nanti pihaknya akan mengupayakan agar Dewan Pengupahan di Kabupaten Muratara bisa dibentuk untuk mengatur besaran gaji pekerja.

Selain itu, untuk perusahaan kecil boleh memberikan upah tidak sesuai dengan UMP asalkan ada kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disetujui karyawan.

Ini Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mura 2019, Tertinggi Dibandingkan Kota/Kabupaten di Sumsel

"Kepakatan PKB diperbolehkan jika jika disetujui oleh keryawan yang bersangkutan kalau tidak mampu memberi gaji sesuai dengan UMP," ujarnya.

Tapi, pihaknya terus mengupayakan supaya seluruh perusahaan kecil maupun besar memberi gaji sesyai dengan aturan UMP Sumsel.

Penulis: Farlin Addian
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved