Harga Karet Anjlok, Fraksi PDIP Gagas FGD Cari Solusi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Sumsel, mengajak stakeholder karet duduk satu meja, untuk mencari solusi di komidti karet.

“Kami ingin mengali lebih dalam, apa persoalan yang sebenarnya terjadi penyebab murahnya harga karet di Sumatera Selatan. Setelah memetakan persoalannya seperti apa, kemudian kami mencarikan alternatif solusi agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani karet di Sumatera Selatan,” kata Sekretaris F-PDIP DPRD Sumsel Robby Budi Puruhita, di sela- sela forum pada focus group discussion (FGD) bertema ‘Menggagas Alternatif Solusi Terkait Kesejahteraan Petani Karet di Sumatera Selatan’, di Ruang F-PDI Perjuangan DPRD Sumsel, Palembang.

Hadir dalam diskusi itu Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumsel M A Gantada, serta anggota fraksi, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel M Giri Ramanda N Kiemas, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fahrurrozi, dan Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex K Edy.

Hadir pula dari Asosiasi Petani Karet Seluruh Indonesia (Apkrindo), Balai Penelitian Sembawa, serta sejumlah kelompok petani karet di Sumsel.

Dari diskusi itu terungkap, murahnya harga karet disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya, murah harga karet dunia atau internasional.
Hari ini saja harga karet dunia 1,20 Dolar AS per kilogram (Kg). Jika dikalikan dengan kurs Rp14.650, maka harga jual karet kering 100 persen sekitar Rp16500.

Dikatakan Robby, 90 persen penjualan karet dunia adalah untuk pabrik ban. Kondisi saat ini, penawaran jauh lebih tinggi dari permintaan.

“Persoalan karet ini sangat kompleks, ada keterkaitan faktor luar negeri, dan harga karet internasional,” jelas Robby.

Selain itu faktor dari dalam negeri sendiri, petani belum bisa memproduksi karet secara baik dan benar.

“Ini menjadi tantangan pemerintah daerah, untuk bagaimana dapat meningtkan hasil produksi karet rakyat,” cap Robby.

Disampaikan Robby, yang telah dilakukan pemerintah daerah saat ini adanya unit pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet/bokar (UPPB).

UPPB menerapkan sistem lelang. UPPB menyortir kualitas karet rakyat. Kualitas baik akan dibeli dengan harga tinggi.

Ditambahkannya, Sumsel merupakan penyumbang lebih kurang 30 persen produksi karet nasional. Artinya, harga karet sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Sumsel.

Robby mengatakan, F-PDIP Sumsel akan mendorong agar UPPB ada di setiap desa di kabupaten/kota penghasil karet. Hasil diskusi juga akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Sumsel.

Seperti akan mendorong Pemprov Sumsel gencar melakukan sosialisasi agar petani karet dapat mengelolah karet dengan baik dan benar, mulai dari pemilihan bibit, merawat, hingga menghasilkan getah karet.

Sementara Ketua Gapkindo Sumsel Alex K Edy menyambut baik inisiatif F-PDI Perjuangan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan karet.