Ciptakan Penanganan Hukum yang Profesional, Dodi Reza Alex Gandeng Kejari Muba

Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muba

Ciptakan Penanganan Hukum yang Profesional, Dodi Reza Alex Gandeng Kejari Muba
IST
Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin didampingi Sekda Muba Apriyadi bersama Kajari Muba H Maskur, SH, MH membahas Rencana Mou tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) beberapa waktu lalu 

TRIBUNSUMSEL.COM-Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba bakal menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Penandatangan MOU rencananya akan dilakukan pada bulan Nopember 2018 mendatang bertempat di Auditorium Pemkab Muba.

Dalam MOU ini terdapat sejumlah poin kerja sama pelaksanakan dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pihak Pertama (Pemkab MUBA) dapat meminta bantuan hukum kepada Pihak Kedua ,(Kejaksaan Agung Sekayu).

Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, H Yudi Herzandi MH saat diwawancarai. (Jumat, 2/11)

"Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik bagi Pemerintah Kabupaten Muba maupun bagi Kejari Muba" kata Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muba, H Yudi Herzandi MH, Jumat (3/12/2018).

Lanjtnya, hal ini menunjukkan pihak kejaksaan sebagai pengacara negara tidak saja berperan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang-bidang hukum tertentu saja.

"Tetapi juga berperan di bidang hukum yang lain seperti dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada instansi Pemerintah, "jelasnya.

Dijelaskannya juga, kerjasama ini menunjukkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan terjalin dengan baik komunikasi FKPD dalam menjalankan roda pemerintahan.

Serta memberikan pelayanan publik yang terbaik dan patuh hukum.

"Harapan kedepa dengan adanya kesepakatan bersama ini dapat menangani berbagai masalah di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemkab MUBA baik di dalam maupun di luar pengadilan. membantu Pemkab Muba dalam penyelesaian masalah hukum" tutupnya.

Editor: Muhamad Edward
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved