Berita Prabumulih

Antisipasi Konflik Efek Pembakaran Bendera di Garut, Kejari Prabumulih Kumpulkan OrganisasiKeagamaan

Pertemuan ini untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya konflik bernuansa SARA pascapembakaran bendera di Garut

Antisipasi Konflik Efek Pembakaran Bendera di Garut, Kejari Prabumulih Kumpulkan OrganisasiKeagamaan
Tribun Sumsel/ Edison
Kajarai Prabumulih, M Husein Admaja SH MH dan jajaran gelar rakor bersama Tim Pakem Prabumulih untuk antisipasi konflik pasca pembakaran bendera tauhid, Jumat (26/10/2018). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH -Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih menggelar pertemuan dengan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem), Jumat (26/10/2018).

Pertemuan ini untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) pascapembakaran bendera di Garut.

Pertemuan yang juga untuk menyikapi permasalahan bangsa agar tidak menjadi potensi radikalisme dan menyebar ke Prabumulih.

Baca: Kabar Duka Arumi Bachsin, Sang Ayang Berpulang, Ini Ungkapan Sedihnya

Baca: Video dan Foto-foto Tes SKD CAT CPNS 2018 Kemenkumham Hari Pertama, Peserta Serius Kerjakan Soal

Turut hadir dalam pertemuan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Kemenag dan perwakilan Kesbangpol Linmas kota Prabumulih.

"Jadi inti rapat koordinasi kita bersama tim Pakem untuk mengantisipasi terjadinya konflik terhadap kejadian pembakaran bendera di Garut Jawa Barat," ungkap Kepala Kejari Prabumulih, M Husein Admaja.

Husein mengatakan, dari kejadian tersebut telah ada gejala adu domba terhadap sesama muslim.

Jika tidak diantisipasi secara dini maka akan menjadi konflik horizontal yang akan mengorbankan sesama muslim.

Baca: Dengar Kabar ATM BRI akan Diblokir, Nasabah Ramai Antri Ganti ATM di BRI Gunung Megang Muaraenim

Baca: Sedang LDR dengan Pasangan? Simak Tips dari Tantri Kotak yang Sudah Berpengalaman

"Untuk itu kita gelar rakor dalam rangka cegah tangkal terhadap meluasnya kejadian konflik sesama muslim," katanya.

Kajari mengatakan, sejauh ini telah ada antisipasi dari pihak intelijen untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ke depan pihaknya bersama seluruh steakholder, baik MUI dan lainnya untuk terus melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Mengimbau agar jangan terpengaruh dan bisa memilah mana hal yang baik dan tidak.

Husein menambahkan, pemerintah pusat sendiri telah menunjuk Polri dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan permasalahan potensi konflik tersebut.

"Sudah tentunya nanti akan sampai ke akar permasalahan diselesaikan sebagai langkah mengatasi konflik hirizontal itu,"

"Kalau masih parsial maka belum selesai masalah itu," tambahnya. 

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved