Usai Asian Games 2018, Komisi XI DPR RI Ingatkan PR Besar ini untuk Pemprov Sumsel

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi XI DPR RI mengadakan kunjungan dengan Pemda Sumsel, Bappeda, Bappenas, Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya.

Kunjungan XI DPR RI ini untuk mengevaluasi pasca penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Ketua Tim Kunjungan DPR RI Komisi XI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, infrastruktur yang sudah dibangun diharapkan bisa dikembangkan.

Baca: Polres Muaraenim Bongkar Sindikat Pembuat SIM Palsu, Pelaku Ungkap Belajar dari Internet

Kalau tidak digunakan maka tidak ada nilai tambah jadi aset yang ada ini jadikan modal dasar untuk mencari event olahrga lain.

"Sumsel sudah mempunyai fasilitas olahraga yang memadai. Jika tidak didukung dengan keberlanjutan event olahraga lain pasca Asian Games, maka akan hanya jadi aset atau barang yang tak bernilai," ujarnya, Rabu (26/9/2018).

Pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun mulai dari Jalan Tol, Light Rail Transit (LRT), Jembatan, hingga renovasi venue yang ada di Jakabaring Sport Center (JSC) dan lain-lain.

Baca: Dilaporkan Terkait Kasus Perzinahan, Billy Syahputra Beri Pesan Menohok ke Kriss Hatta

"Untuk Asian Games dari industri pariwisata dan UMKM selama perhelatan sudah cukup meyentuh. Hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan lagi agar bisa mensejahterakan rakyat," katanya.

Pihaknya, selaku wakil rakyat yang ada di DPR RI akan terus mendukung sepanjang infrastruktur yang ada itu bisa meningkatkan perekonomian rakyat.

Karena sasaran dana APBN yang cukup besar digelontorkan ke Sumsel, tujuannya agar pertumbuhan ekonomi bisa mensejahterakan rakyat.

Baca: Berantas Hama Babi, Warga di Muratara Bentuk Persatuan Olahraga Berburu Babi (Porbi)

"Ketika dana APBN tersebut tidak bisa mensejahterakan rakyat maka ini yang dipersoalkan, sebab provinsi lain tidak mendapatkan anggaran yang sebesar Sumsel. Oleh karenanya, aset yang ada terus dijaga," ungkapnya.

Sementara itu Pj Gubernur Sumsel, Hadi Prabowo mengatakan, dalam proses monitoring yang dilakukan ini untuk penegasan, apa yang harus disempurnakan dan dimanfaatkan oleh Pemprov Sumsel.

"Pemprov Sumsel pun sudah siap dengan membentuk kepemilikan BUMD, untuk mengelola aset-aset yang ada. Nantinya kita akan berikan target pada BUMD yang akan mengelola, sebab BUMD harus mandiri kemudian bisnis plannya juga harus diserahkan ke Pemda, dan Pemda akan melakukan pengendalian," ujarnya.

Sementara itu terkait LRT yang menjadi salah satu aset negara, Hadi menjelaskan, bahwa LRT ini masih wewenang Kementrian Perhubungan dan belum diserahkan ke Pemprov Sumsel.

Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dan penyempurnaan operasional LRT masih dalam proses.

Apalagi beberapa stasiun LRT pun masih dikerjakan, sari 13 stasiun, baru selesai sembilan stasiun.

Jadi diselesaikan dulu baru dibahas lebih lanjut.

Baca: Balai Riset Perikanan Palembang Sharing Ilmu ke Nelayan, Tentang Alat Tangkap Ramah Lingkungan