Mahfud MD Sebut PNS Merangkap Pengurus Partai Politik Gajinya Haram

TRIBUNSUMSEL.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengomentari fenomena Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pengurus partai politik.

Mahfud MD mengaku salut dengan tindakan Dahnil A Simanjutak yang memutuskan mundur dari ASN.

Baca: Ingat Aktor Senior Urip Arpan, Hidupnya Kini Memprihatikan Seorang Diri & Tinggal di Kontrakan

Mahfud MD menyebut masih banyak ASN dan PNS yang menjadi pengurus parpol, namun enggan mengundurkan diri.

Padahal dalam undang-undang ASN dan PNS dilarang keras untuk menjadi pengurus partai ataupun terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Baca: Susah Turuti Permintaan Fans untuk Turunkan Berat Badan, Via Vallen Akui Idap Penyakit Akut

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD melalui media sosial Twitter, pada Jumat (21/9/2018).

"Saya pendukung #2019PilpresCeria : silahkan pilih siapapun.

Tp sy salut kpd Dahnil yg mundur dari ASN krn jd jubir 1 paslon.

Bnyk loh org yg jd pengurus parpol tp tetap bertahan sbg PNS.

Bahkan ada yg saat jd anggota DPR msh PNS shg stlh dari DPR jd PNS lg pd-hal dilarang oleh UU." tulis Mahfud MD.

Cuitan Mahfud MD tersebut rupanya mengundang pengguna Twitter untuk berkomentar.

Seorang penggunan Twitter dangan akun @Achamd_taher bertanya kepada Mahfud MD, soal PNS yang menjadi pengurus parpol namun enggan mundur.

Netizen tersebut lantas mempertanyakan apakah gaji yang diterima PNS itu bersifat haram.

"Ke-PNSannya dr hasil bertentangan dg UU artinya selama menerima gaji PNSnya uangnya dr hasil haram?" tulis akun @Achamd_taher.

Pantauan TribunJakarta.com, Mahfud MD menjelaskan PNS tersebut menerima gaji haram.

Pasalnya menurut Mahfud MD PNS yang menjadi pengurus parpol jelas-jelas melanggar UU yang telah ditetapkan.

Mahfud MD lantas mencontohkan dengan sikapnya yang terdahulu.