Berita Muba

Pembangunan Tugu Perbatasan Kembali Picu Sengketa Batas Muba dan Muratara, Kemendagri Menengahi

konflik yang terjadi antara Pemkab Muba dan Muratara didasari dari rencana Pemkab Muratara yang akan membangun tugu perbatasan

Pembangunan Tugu Perbatasan Kembali Picu Sengketa Batas Muba dan Muratara, Kemendagri Menengahi
http://sipp.mubakab.go.id
Foto Ilustrasi : Kantor Bupati Muba 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Permasalahan batas wilayah antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan masih terjadi.

Kali ini antara Kabupaten Muratara dan Muba berada diperbatasan antara Kecamatan Rawas Ilir, Muratara dan Suban IV, Muba.

Untuk itu Pemprov Sumsel melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memfasilitasi untuk menyelesaikan perselisihan batas wilayah tersebut di Ruang Rapat OTDA Pemprov Sumsel, Rabu (12/9/2018)

Kasubag Dokumentasi Batas Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dodi Firmansyah mengatakan, permasalahan tersebut sebenarnya telah menemui titik terang.

Baca: Formasi CPNS OKI Prioritaskan Guru Honorer, Ini Rincian Formasi dan Jadwal dan Lokasi Tes

Baca: Pj Walikota Pagaralam Musni WIjaya di Akhir Masa Jabatan Rotasi 54 Pejabat

Setelah dikeluarkannya Permendagri nomor 74 tahun 2014 atas perubahan Permendagri nomor 50 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muratara.

Dalam Permendagri tersebut, disebukan jika wilayah Suban IV masuk wilayah Muratara. Hanya saja, Muba masih menolak keputusan tersebut.

Sebab, dalam lampiran peta wilayah undang-undang pembentukan Kabupaten Muratara, wilayah Suban IV tidak termasuk di dalamnya.

Baca: Update Timnas U-16, Bagus Kahfi Menggila, Borong 3 Gol Lawan Oman, Modal Piala Asia

Baca: Berurai Air Mata, Curhatan Rizky Febian Tentang Kondisi Sang Adik Pasca Sule dan Lina Bercerai

"Muba sendiri sudah mengajukan dua kali upaya hukum melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya saja, dua kali tuntutan Muba ditolak," ujar Dodi saat dibincangi awak media usai menggelar rapat.

Dodi mengatakan secara legalisasi, didalam pembentukan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB), pasti terdapat pasal pengesahan atau penetapan batas wilayah dilakukan melalui Permendagri.

Jadi tim dari Kemendagri akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan pengukuran batas wilayah lalu menerbitkan Permendagri.

Baca: Info Formasi CPNS OKU Selatan 2018, Terima 109 Orang dari Tenaga Pendidikan, Teknis dan Kesehatan

Baca: Adegan Ciuman di Film Bollywood Platinum tak Disensor, Berikut Pernyataan KPI

Halaman
12
Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved